Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko dalam mendukung akuntabilitas dan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan serta efektif.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sri Purwaningsih mengatakan penerapan manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara.
“Penerapan manajemen risiko tidak hanya menjadi bagian dari kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” kata Sri Purwaningsih di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Penyusunan Instrumen Akuntabilitas Keuangan melalui Kebijakan Manajemen Risiko yang digelar di Jakarta pada Senin (25/5/2026).
Sri menjelaskan penyusunan instrumen akuntabilitas keuangan berbasis manajemen risiko merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Antisipasi Risiko Kerugian NegaraKemendagri menilai pendekatan manajemen risiko dapat menjadi pedoman dalam mengidentifikasi dan memitigasi berbagai potensi risiko yang memengaruhi kinerja organisasi maupun pengelolaan keuangan negara.
Sri menyebut risiko yang perlu diantisipasi meliputi risiko kerugian negara, risiko operasional, risiko reputasi, hingga risiko strategis organisasi.
Menurut dia, risiko kerugian negara dapat dicegah melalui penguatan pengendalian internal dan tata kelola keuangan yang tertib.
Sementara risiko operasional berkaitan dengan potensi hambatan pelaksanaan program yang dapat mengganggu pencapaian target organisasi.
“Risiko reputasi juga menjadi perhatian penting, mengingat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah harus dijaga melalui pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Libatkan BPKP dan Konsultan RisikoKemendagri juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rapat tersebut untuk memberikan penguatan terkait implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Selain itu, konsultan manajemen risiko turut memaparkan strategi penyusunan instrumen risiko yang dinilai efektif dan aplikatif sesuai kebutuhan organisasi.
Sri menegaskan penerapan manajemen risiko yang terukur akan membantu organisasi dalam mengambil keputusan secara tepat dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
“Melalui penerapan manajemen risiko yang terukur, organisasi akan lebih mampu melakukan pengambilan keputusan secara tepat, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada hasil,” ungkapnya.
Kemendagri berharap pedoman akuntabilitas keuangan berbasis manajemen risiko dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
