Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mengawal progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau di Pulau Madura untuk mendongkrak roda perekonomian masyarakat setempat.
Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur menjelaskan bahwa usulan KEK Tembakau tersebut tengah dilakukan kajian oleh Kementerian Keuangan.
Menurut Emil, Kemenkeu membutuhkan kalkulasi yang komprehensif supaya memberi dampak kepada masyarakat dengan keberadaan KEK Tembakau ini.
“Kami mendapatkan informasi bahwa Kementerian Keuangan secara prinsip akan melihat bagaimana ini membawa kemaslahatan bagi perekonomian dan pengentasan kemiskinan di Madura,” ujar Emil dikonfirmasi, Selasa (26/5/2026).
Oleh karena itu aspek regulasi dan kekuatan fiskal menjadi poin penting dalam proses kajian tersebut. Selain itu, pengawasan ketat dalam KEK ini turut dirancang supaya tidak ada celah untuk merugikan keuangan negara.
“Tetapi juga kemudian membangun sebuah sistem tata kelola penerimaan negara yang baik dan efektif,” tuturnya.
Pemprov Jatim saat ini masih terus berkoordinasi terkait hasil kajian mendalam yang sedang berlangsung di tingkat pusat.
“Jadi kita tunggu saja hasil itu ya,” ucap Emil.
Pembangunan KEK Tembakau untuk mendongkrak perkembangan dinilai penting karena tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura.
Berdasarkan data terbaru, tiga kabupaten di Madura masih mencatatkan angka kemiskinan yang tinggi pada 2025, yakni di atas 17 persen dari jumlah total penduduk.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Kabupaten Sampang sebanyak 213,98 ribu jiwa, Bangkalan 187,9 ribu jiwa, dan Sumenep sejumlah 188,48 ribu jiwa.
Di sisi lain, industri pengolahan tembakau menjadi salah satu penopang roda perekonomian Jawa Timur. BPS mencatat, PDRB atas dasar harga berlaku untuk subsektor ini mencapai Rp232,12 triliun pada tahun 2025.
Berdasarkan data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Jawa Timur turut menyumbang produksi tembakau nasional sebesar 109,03 ribu ton atau 45,65% dari total produksi tembakau di seluruh tanah air.
Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur juga menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan dan potensi lokal di Pulau Madura melalui skema KEK.
“Saya paham kenapa ada keinginan KEK di Madura dan kita siap menjadi pengusul dan akan memperjuangkan ini sampai tuntas. Madura memiliki potensi yang sangat besar dan perlu didorong melalui kebijakan yang mampu mengakselerasi pembangunan kawasan,” ungkap Khofifah dalam keterangannya.
Menurut Khofifah, usulan KEK Tembakau di Pulau Madura tersebut juga selaras dengan misi pembangunan merata dan adil di berbagai wilayah Jawa Timur.
“Ini juga bagian dari upaya kita memastikan pembangunan berjalan adil dan merata, ‘no one left behind’. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dari proses pembangunan,” tuturnya.(wld/ipg)
