JAKARTA, DISWAY.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya penguatan sinergi, koordinasi, dan tata kelola pemerintahan dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Forum Dialog Kemitraan Percepatan Pembangunan Tanah Papua yang digelar secara hybrid dari Hotel Novotel Jakarta Cikini, Selasa 26 Mei 2026.
Forum tersebut mengangkat tema “Memperkuat Kemitraan Pembangunan di Tanah Papua melalui Koordinasi, Sinergi, dan Kolaborasi yang Lebih Efektif”.
BACA JUGA:Kawal Perdamaian Wamena, Wamendagri Ribka Haluk Turun ke Lokasi Konflik
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Pembangunan Papua merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang secara konsisten mendapat perhatian penuh dari Bapak Presiden maupun oleh Pemerintah Republik Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan melalui berbagai kebijakan, regulasi, serta langkah afirmatif,” katanya secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa 26 Mei 2026.
BACA JUGA:Genjot Perekonomian Daerah, Wamendagri Bima Dorong Pemda Percepat Digitalisasi UMKM
Ribka menjelaskan, pemerintah terus bersinergi dalam percepatan pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan untuk mewujudkan keadilan, pemerataan pembangunan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
Salah satu langkah strategis tersebut yakni penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 sebagai kerangka pembangunan jangka panjang Papua.
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 menempatkan pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama.
Hal tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan ekonomi inklusif, penguatan konektivitas wilayah, serta penguatan peran masyarakat adat dan budaya lokal.
Adapun fokus pembangunan diarahkan pada Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
BACA JUGA:Tangani Konflik Suku Papua Pegunungan, Wamendagri Ribka Haluk Fokus Susun Regulasi Strategis
"Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, mendorong sinkronisasi kebijakan pembangunan, serta memastikan pelaksanaan otonomi khusus Papua berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," terangnya.
Ribka menyampaikan, tahun 2026 menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Papua.
- 1
- 2
- »
