Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Rifky menilai praktik perburuan rente atau rent-seeking menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Rifky mengatakan, investasi di Indonesia saat ini tidak lagi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi seperti pada periode sebelumnya. Pertumbuhan investasi justru berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sekarang investasi ini jadi mesin yang menghambat pertumbuhan ekonomi karena mungkin inefisien dan lain semacamnya,” ujarnya pada acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Senin (25/5/2026).
Menurut dia, salah satu sumber inefisiensi tersebut berasal dari tingginya praktik permintaan suap dan aktivitas rente dalam proses bisnis maupun perizinan usaha.
Mengacu pada survei Bank Dunia yang dipaparkannya, tingkat insiden praktik suap di Indonesia tercatat lebih tinggi dibanding sejumlah negara berkembang lain seperti Vietnam, India, Malaysia, dan Thailand. Praktik rente pun saat ini justru lebih banyak menyasar perusahaan besar dan produktif.
Padahal, lanjut Rifky, perusahaan-perusahaan tersebut dinilai memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Rifky mencontohkan dalam pengurusan izin konstruksi (construction permit), sekitar 60% perusahaan besar mengaku pernah diminta suap.
Baca Juga
- Global South Disebut Jadi Arena Baru Perebutan Investasi Manufaktur
- Manufaktur Terimpit Rupiah dan Suku Bunga
- Core: Lebih dari 15.000 Pekerja Berpotensi Kena PHK, Manufaktur Paling Rawan
“Sedangkan yang small hanya 16%,” ungkapnya.
Selain itu, perusahaan eksportir juga disebut lebih sering menghadapi permintaan suap dibanding perusahaan non-eksportir. Dia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia semakin sulit meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.
“Jadi mungkin ini salah satu yang menyebabkan kenapa kita ini makin sulit untuk berkembang,” tegas Rifky.
Dia menambahkan, praktik rente sebenarnya bukan persoalan baru dan juga tidak hanya terjadi di Indonesia. Menurut dia, negara-negara berkembang lain seperti Vietnam, India, Malaysia, hingga Brasil juga menghadapi persoalan serupa.
Kendati demikian, terdapat perbedaan mendasar antara Indonesia dan Vietnam dalam praktik tersebut, terutama terkait kepastian usaha. “Kalau di Vietnam, ketika membayar rente atau suap, izinnya pasti keluar. Di Indonesia, kalau kita membayar uang pelicin di level pusat, di level daerah belum tentu lancar, belum lagi ada pihak lain yang meminta,” tutur Rifky.
Menurut dia, ketidakpastian itulah yang menjadi hambatan utama bagi dunia usaha dan investasi di Indonesia. Rifky juga menyinggung tingginya arus investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) pada era Orde Baru meski praktik korupsi sudah terjadi saat itu.
Dia menilai salah satu penyebabnya adalah pola korupsi yang lebih terpusat sehingga memberikan kepastian bagi investor. “Sehingga kemudian izin usahanya itu menjadi secure. Nah, ini kan bukan kondisi yang kita hadapi saat ini di Indonesia,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rifky menyampaikan bahwa, sejumlah studi menunjukkan praktik perburuan rente di Vietnam lebih banyak menyasar investasi domestik dibanding penanaman modal asing (PMA). Menurut dia, pemerintah maupun kelompok kepentingan di Vietnam cenderung menjaga investasi asing karena dianggap mampu menciptakan lapangan kerja dan membawa teknologi baru.
Di tengah kondisi ini, dia berpendapat, deregulasi tetap menjadi langkah penting untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Namun, upaya tersebut perlu diiringi pembenahan tata kelola dan pengurangan praktik rente agar investasi kembali mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia
