New York: Menteri Luar Negeri Sugiono dalam debat terbuka di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menegaskan pentingnya reformasi sistem multilateral.
Sepanjang Mei 2026 ini, Tiongkok bertindak sebagai Presiden DK PBB. Pada sesi bertema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar PBB di New York, ada pemikiran yang dipaparkan oleh Menlu Sugiono.
“Kita (Indonesia dan Tiongkok) menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi,” ujar Menlu Sugiono saat ditemui usai pidato di DK PBB, di New York, Selasa 26 Mei 2026 waktu Amerika Serikat.
Baca Juga :
Menlu RI: Situasi Palestina saat Ini Jadi Contoh Hukum Internasional Diterapkan Secara Selektif“Saya kira banyak perubahan yang terjadi (setelah Perang Dunia Kedua) dan kita tahu sama-sama banyak daerah-daerah ataupun potensi-potensi dan titik-titik konflik di dunia ini yang tidak teratasi sepenuhnya karena core (inti) dari akhirnya PBB ini adalah untuk menciptakan perdamaian antar bangsa-bangsa,” tegas Menlu.
“Saya kira Indonesia juga tadi menyampaikan statement pentingnya mereformasi sistem multilateral yang ada, pentingnya kita mereformasi PBB termasuk pentingnya juga kita mereformasi dewan keamanan karena banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili,” imbuh Menlu Sugiono.
Banyaknya veto yang dikeluarkan di dewan keamanan juga menjadi kekhawatiran banyak negara. Menurut Menlu, penerapan veto perlu mendapatkan representasi yang baik di Dewan Kemanan dan pesan yang disampaikan juga seragam.
Menlu menegaskan bahwa dunia tidak ingin PBB kehilangan relevansinya tapi semua ingin bahwa PBB semakin kuat menghadapi dinamika yang terjadi secara global. Tantangan-tantangan baru di dunia saat ini terus berkembang diantaranya kecerdasan buatan, kemudian isu-isu lingkungan, belum lagi perang yang terjadi di banyak tempat yang saat ini kemudian menyita perhatian karena memiliki implikasi atau dampak yang luar biasa besar terhadap ekonomi dunia.
Apa yang terjadi di Timur Tengah khususnya di kawasan Iran dan selatan Hormuz, Indonesia juga kembali menekankan bahwa Palestina merupakan satu tes terhadap kepercayaan yang diberikan kepada PBB.
“Kita saksikan perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Palestina dan menyaksikan kekerasan yang terjadi di sana, penderitaan yang terjadi di sana dan kita menggarisbawahi lagi bahwa kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” ucap Menlu Sugiono.
“Peran PBB peran Dewan Keamanan merupakan sesuatu yang sangat instrumental dalam rangka mencapai tujuan tersebut,” pungkas Menlu Sugiono.
