Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyerukan agar prinsip-prinsip multilateralisme dan hukum internasional tidak diterapkan secara tebang pilih, terlebih dalam isu Palestina yang penyelesaiannya tak kunjung terwujud.
Dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Selasa (26/5), Sugiono menjelaskan tantangan global saat ini bukan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, tetapi karena prinsip internasional terlalu sering diterapkan secara selektif.
"Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten," kata Sugiono dalam keterangan resmi Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan Solusi Dua Negara (Two State Solution), berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, menjadi satu-satunya cara menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina, kata dia.
Baca juga: Iran desak DK PBB tolak draf resolusi Selat Hormuz usulan AS
Sugiono juga mengecam meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB sebagai bentuk serangan terhadap prinsip multilateralisme. Peristiwa tersebut, menurutnya, menunjukkan semakin mendesaknya perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB.
Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), dalam memastikan jalur pelayaran strategis internasional tidak menjadi arena konfrontasi.
Dia juga menggarisbawahi meningkatnya ancaman keamanan global, termasuk dampak perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan senjata otonom terhadap karakter konflik modern.
Baca juga: Dubes Boroujerdi: Perang AS-Iran berpotensi ubah tatanan global
Dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia saat ini, Indonesia kembali mendorong reformasi DK PBB agar lebih representatif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang.
"Dunia tidak memerlukan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara," ujar Sugiono.
Selain mengikuti agenda DK PBB, Menlu Sugiono juga melangsungkan pertemuan bilateral dengan menlu China dan menlu Argentina untuk membahas isu-isu strategis bilateral serta perkembangan terkini. Dia juga melakukan perbincangan dengan menlu Pakistan, Bahrain, Kirgistan, dan Kuba.
Baca juga: RI kecam tindakan tak manusiawi Israel pada relawan GSF dalam tahanan
Dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Selasa (26/5), Sugiono menjelaskan tantangan global saat ini bukan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, tetapi karena prinsip internasional terlalu sering diterapkan secara selektif.
"Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten," kata Sugiono dalam keterangan resmi Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan Solusi Dua Negara (Two State Solution), berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, menjadi satu-satunya cara menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina, kata dia.
Baca juga: Iran desak DK PBB tolak draf resolusi Selat Hormuz usulan AS
Sugiono juga mengecam meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB sebagai bentuk serangan terhadap prinsip multilateralisme. Peristiwa tersebut, menurutnya, menunjukkan semakin mendesaknya perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB.
Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), dalam memastikan jalur pelayaran strategis internasional tidak menjadi arena konfrontasi.
Dia juga menggarisbawahi meningkatnya ancaman keamanan global, termasuk dampak perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan senjata otonom terhadap karakter konflik modern.
Baca juga: Dubes Boroujerdi: Perang AS-Iran berpotensi ubah tatanan global
Dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia saat ini, Indonesia kembali mendorong reformasi DK PBB agar lebih representatif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang.
"Dunia tidak memerlukan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara," ujar Sugiono.
Selain mengikuti agenda DK PBB, Menlu Sugiono juga melangsungkan pertemuan bilateral dengan menlu China dan menlu Argentina untuk membahas isu-isu strategis bilateral serta perkembangan terkini. Dia juga melakukan perbincangan dengan menlu Pakistan, Bahrain, Kirgistan, dan Kuba.
Baca juga: RI kecam tindakan tak manusiawi Israel pada relawan GSF dalam tahanan
