Sebanyak 85 perusahaan masuk Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) untuk proyek sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WtE) tahap dua. Ini merupakan tahap awal untuk bisa mengikuti lelang. Jumlah peserta tersebut meningkat hampir empat kali lipat dari tahap satu yang sebanyak 24 perusahaan.
CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara Fadli Rahman mengatakan, peningkatan jumlah peserta ini mencerminkan besarnya potensi bisnis WtE, yang juga artinya peluang aliran investasi buat Indonesia. Daya Energi Bersih Nusantara alias Denera adalah holding usaha baru yang dibentuk oleh Danantara untuk mengurus proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) ini.
Fadli meyakini daya tarik proyek ini akan semakin menguat bila dijalankan dengan tata kelola yang baik. “Untuk itu kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi mitra WtE ini dilakukan secara transparan dan kompetitif,” kata Fadli yang juga Direktur Investasi Danantara Investment Management, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (26/5).
Dia menjelaskan, perusahaan yang masuk dalam DPT berasal dari dalam dan luar negeri. Terdapat perusahaan asal Korea Selatan dan Jepang, dengan pengalaman panjang dalam pengelolaan sampah menjadi energi. Kedua negara dikenal mengembangkan teknologi insinerasi modern dengan standar emisi ketat. Selain itu, terdapat perusahaan-perusahaan asal Cina, Eropa, India, dan Singapura.
Meski diramaikan dengan perusahaan dari luar negeri, Fadli mengatakan, teknologi pengolahan yang akan digunakan harus relevan dengan kondisi lokal Indonesia. Sebab itu, seleksi akan bertumpu pada pengalaman teknis dan rekam jejak perusahaan dalam pengelolaan sampah, bukan negara asal perusahaan.
Praktisi dan pemerhati energi Feiral Rizky Batubara menilai, pendekatan terhadap proyek ini perlu ditempatkan dalam konteks penyelesaian darurat sampah nasional. Menurutnya, fungsi utama WtE adalah instrumen penyelamatan lingkungan, sementara listrik yang dihasilkan merupakan manfaat tambahan dari proses tersebut.
Keberhasilan proyek WtE akan sangat ditentukan oleh transparansi tata kelola, kepastian regulasi, dan keberlanjutan pembiayaan hijau. “Proyek seperti Waste-to-Energy ini membutuhkan kombinasi teknologi, pembiayaan, dan tata kelola yang benar-benar matang,” ucapnya.
Di tahap berikutnya, 85 perusahaan ini akan dievaluasi dari aspek teknis, kesiapan biaya, kesesuaian teknologi, hingga kemampuan operasionalnya di lapangan. Adapun pemerintah membidik pembangunan fasilitas WtE di lebih dari 30 titik di berbagai wilayah Indonesia.
