Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan, pihaknya tengah mendalami dugaan pemalsuan riset yang dilakukan sekelompok WNI untuk mengikuti konferensi ilmiah di Kopenhagen, Denmark.
“Kemdiktisaintek memberikan perhatian terhadap informasi yang berkembang terkait dugaan pelanggaran integritas akademik dan etika penelitian yang melibatkan pihak yang menggunakan afiliasi institusi di Indonesia,” kata Brian saat dihubungi kumparan, Rabu (27/5).
Ia mengatakan pemerintah saat ini masih terus melakukan koordinasi untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya terkait kasus tersebut.
“Saat ini kami terus melakukan koordinasi dan pendalaman bersama pihak terkait untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya, termasuk status yang bersangkutan, bentuk afiliasi yang digunakan, serta keterkaitannya dengan institusi pendidikan tinggi atau lembaga riset di Indonesia,” ujarnya.
Brian menegaskan penanganan kasus tersebut harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan verifikasi objektif berdasarkan mekanisme yang berlaku di lingkungan akademik dan penelitian.
“Namun demikian, kita juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Semua pihak perlu diberikan ruang klarifikasi, dan setiap dugaan perlu diverifikasi secara objektif berdasarkan bukti serta mekanisme yang berlaku di lingkungan akademik dan penelitian,” kata Brian.
Menurut Brian, dugaan kasus tersebut berpotensi memengaruhi persepsi internasional terhadap integritas peneliti Indonesia.
“Kami memahami bahwa kasus seperti ini dikhawatirkan dapat berdampak pada persepsi internasional terhadap integritas peneliti Indonesia. Karena itu, integritas akademik harus menjadi fondasi utama ekosistem pendidikan tinggi dan riset kita. Praktik fabrikasi data, falsifikasi, maupun penyalahgunaan afiliasi akademik tentu tidak dapat dibenarkan,” tuturnya.
Meski demikian, Brian meminta publik melihat persoalan tersebut secara proporsional dan tidak menggeneralisasi komunitas ilmiah Indonesia secara keseluruhan.
“Namun kita juga perlu melihat secara proporsional. Indonesia memiliki sangat banyak peneliti, dosen, mahasiswa, dan inovator yang bekerja secara profesional, menjunjung standar etik dan integritas yang baik, memiliki reputasi, serta terus menghasilkan riset yang diakui secara internasional. Karena itu, kasus yang melibatkan segelintir pihak tidak boleh menutupi capaian dan kerja keras komunitas ilmiah Indonesia secara keseluruhan,” ujar Brian.
Ia juga menyampaikan berdasarkan informasi awal, pihak-pihak dalam kasus tersebut bukan dosen maupun peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia.
“Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia. Meski demikian, persoalan ini tetap menjadi perhatian karena dapat memengaruhi persepsi terhadap ekosistem riset nasional secara lebih luas,” kata Brian.
Mekanisme Pengawasan Riset di Indonesia
Brian menjelaskan Indonesia memiliki sejumlah mekanisme evaluasi integritas riset yang dilakukan melalui perguruan tinggi, komite etik, lembaga penelitian, hingga pemantauan dari pemerintah.
“Indonesia memiliki mekanisme evaluasi integritas riset melalui perguruan tinggi, komite etik, LPPM, sistem penjaminan mutu akademik, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi dari Kemdiktisaintek maupun BRIN sesuai kewenangannya,” ujar Brian.
“Untuk penelitian yang dilakukan oleh dosen dan peneliti di Indonesia, prosesnya berada dalam koridor pemantauan berkala yang ditujukan untuk menjaga mutu hasil penelitian. Sejak tahap pengajuan proposal, penelitian melalui proses review bertingkat, mulai dari LPPM hingga tim reviewer Kemdiktisaintek. Pada tahap pelaksanaan, laporan kemajuan dan laporan akhir juga dievaluasi dan dimonitoring,” sambungnya.
Selain itu, penelitian juga wajib mematuhi ketentuan etika akademik yang berlaku, termasuk melalui mekanisme komite etik dan ethical clearance.
“Kegiatan penelitian juga harus mematuhi ketentuan etika akademik yang berlaku. Komite etik bertugas memastikan penelitian dijalankan sesuai prinsip etika, termasuk kesesuaian metodologi, penggunaan data, perlindungan subjek penelitian, serta kepatuhan terhadap standar ilmiah,” tutur Brian.
“Untuk penelitian yang melibatkan subjek manusia dan hewan, peneliti juga terikat pada ketentuan ethical clearance yang berlaku secara nasional maupun global. Bahkan prosedur dan tata kelola pengujian harus terbuka dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan terkait,” tambah dia.
Brian menambahkan publikasi ilmiah internasional juga memiliki mekanisme pengawasan melalui proses editorial dan peer review.
“Sementara itu, pada tingkat publikasi internasional, luaran penelitian dalam bentuk artikel ilmiah juga melalui proses editorial, peer review, serta mekanisme koreksi atau retract apabila ditemukan pelanggaran. Dengan keseluruhan mekanisme tersebut, validitas data, mutu riset, dan integritas publikasi ilmiah diharapkan dapat tetap terjaga,” kata Brian.
“Namun, apabila proses-proses tersebut dilewati atau tidak dijalankan dengan benar, tentu hal itu dapat berdampak pada mutu riset dan membuat data penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” pungkasnya.
Sebelumnya, sekelompok periset Indonesia diduga memalsukan riset untuk mengikuti konferensi ilmiah yang diselenggarakan di Copenhagen, Denmark. Dugaan skandal pemalsuan riset ini viral setelah diungkap oleh Wa Ode Dwi Daningrat di akun Instagramnya, Senin (25/5). Masalah ini menjadi perbincangan di media sosial di Indonesia kemudian.
Wa Ode Dwi Daningrat atau Dwi merupakan peneliti Indonesia yang berkiprah di bidang clinical medicine di University of Oxford. Dwi menemukan kejanggalan terhadap abstrak ilmiah yang disodorkan sekelompok periset tersebut dalam ISPPD 2026 yang berlangsung pada 17-21 Mei 2026.
ISPPD atau International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases merupakan forum ilmiah global utama di bidang pneumonia dan penyakit pneumokokal. Forum ini mempertemukan ribuan ilmuwan, dokter, epidemiolog, dan peneliti kesehatan dari berbagai negara.
Menurut Dwi, sekelompok periset itu menyodorkan 19 abstrak yang dipamerkan dalam acara tersebut. Menurutnya, jumlah abstrak sebanyak itu tidak masuk akal dibuat dalam waktu singkat. Terlebih, kata dia, abstrak tersebut tidak akurat dan mengandung fabrikasi data termasuk penggunaan artificial intelligence (AI).
