Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan proyek pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, berjalan sesuai jadwal.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa tahapan konstruksi saat ini telah berjalan sesuai rencana. Proyek hunian vertikal ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada Agustus 2028.
"Proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian groundbreaking Maret 2026, dan targetnya selesai Agustus 2028," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2026).
Adapun saat ini, progres konstruksi telah memasuki tahapan pemasangan tiang pancang (test pile). Dari total target 8.600 pile yang dibutuhkan, sebanyak 1.836 tiang pancang telah berhasil terpasang di lokasi proyek.
Ara menekankan bahwa percepatan pembangunan tetap harus mengedepankan kualitas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pihaknya berkomitmen untuk tidak hanya mengejar kuantitas unit, tetapi juga memastikan aspek keselamatan serta fasilitas pendukung bagi penghuni.
Ara menuturkan, skema pembangunan proyek ini melibatkan kolaborasi lintas sektor. Kementerian PKP bertindak sebagai regulator, sementara pembiayaan dan konstruksi dilakukan oleh Danantara, dengan dukungan hibah lahan seluas 30 hektare dari Lippo Group.
Baca Juga
- Lippo Cikarang (LPCK) Tetapkan Petinggi Baru, Meikarta Masuk Program 3 Juta Rumah
- Resmikan Hunian Subsidi di Meikarta, Hashim Optimistis Perumahan Sumbang Ekonomi 1,5%
- Danantara: Nilai Proyek Rusun Subsidi Tahap I Meikarta (LPCK) Capai 16 Triliun
Dalam laporannya, suplai hunian rusun subsidi tersebut bakal tembus 141.000 hunian di tiga lokasi lahan yang telah disiapkan. Adapun, pembangunan ditujukan untuk menekan angka backlog perumahan sekaligus memangkas jarak antara tempat tinggal dan pusat industri.
Pada saat yang sama, CEO Lippo Group James Riady menyambut baik realisasi proyek tersebut bagi para pekerja industri. Menurutnya, kawasan sekitar Meikarta merupakan pusat industri dengan ribuan pabrik, sehingga kehadiran hunian terjangkau akan meningkatkan efisiensi mobilitas pekerja.
Di sisi lain, Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menambahkan bahwa dukungan administratif kini terus dipercepat guna mendukung kelancaran proyek.
"Proses perizinan sudah masuk di Dinas Cipta Karya dan persyaratan sudah terpenuhi 100 persen. Secepatnya kami keluarkan izinnya," tegas Asep.
Melalui proyek ini, pemerintah berharap masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian layak yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.
