Menlu di DK PBB: Kemerdekaan Palestina Mutlak Harus Dicapai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara merupakan hal yang mutlak harus diwujudkan.

Hal itu sempat disampaikannya saat menghadiri sidang terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB bertema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/5/2026).

Baca juga: Prabowo ke Perancis, Menlu: Undangan dari Presiden Macron yang Tertunda

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menilai konflik Palestina menjadi ujian terhadap kredibilitas PBB dalam menjaga perdamaian dan menegakkan hukum internasional.

“Kita menggarisbawahi lagi bahwa kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” ujar Sugiono dalam keterangan video, Rabu (27/5/2026).

Menlu menegaskan peran PBB dan Dewan Keamanan PBB dinilai sangat penting untuk mendorong penyelesaian konflik tersebut.

Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Pemerintah meminta agar laut tidak dijadikan arena konflik maupun alat tekanan politik antarnegara.

Sebagai negara kepulauan, kata Sugiono, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas dan keamanan jalur laut internasional. Indonesia juga menyoroti perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB.

Baca juga: Menlu Sugiono di DK PBB: Gaza Jadi Cermin Gagalnya Dunia Tegakkan Hukum Internasional

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Hal itu disampaikan menyusul gugurnya empat prajurit TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL di Lebanon.

“Oleh karena itu kita menekankan kembali pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian dan ini bukan sesuatu yang opsional, tetapi merupakan sebuah kewajiban,” ucap dia. “Karena ini merupakan juga inti ataupun core daripada apa yang harus dilakukan oleh PBB, khususnya Dewan Keamanan,” pungkas dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang