DPR Dorong Sanksi Tegas untuk WNI yang Diduga Palsukan Riset di Forum Internasional

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mendorong investigasi menyeluruh dan pemberian sanksi tegas terhadap warga negara Indonesia yang diduga terlibat pemalsuan riset AI dalam konferensi internasional di Denmark.

Menurut Lalu, dugaan manipulasi riset tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut integritas akademik Indonesia di mata dunia.

Baca Juga: 'Pemimpin Jangan Dibiarkan Sendiri,' Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Minta Warganya untuk Jaga Persatuan

“Kasus ini harus menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan tinggi dan riset nasional. Kami mendorong adanya investigasi dan penegakan sanksi etik apabila dugaan tersebut terbukti,” kata Lalu.

Pernyataan DPR ini menunjukkan kekhawatiran bahwa teknologi AI mulai disalahgunakan untuk memproduksi karya ilmiah palsu demi keuntungan tertentu, termasuk mendapatkan travel grant ke luar negeri.

Lalu menegaskan kecerdasan buatan seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas riset, bukan memanipulasi karya ilmiah.

“AI seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat kualitas riset, bukan dipakai untuk memanipulasi karya ilmiah,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset memperketat pengawasan tata kelola integritas akademik.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan budaya akademik yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan meritokrasi.

Kasus ini mencuat setelah akun @mandharabrasika mengungkap dugaan pemalsuan riset dalam konferensi Internasional Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) di Kopenhagen, Denmark.

Unggahan tersebut menyebut sejumlah peserta asal Indonesia diduga memanfaatkan AI untuk membuat data penelitian, gambar, hingga tulisan ilmiah. Selain itu, salah satu peserta juga disebut mengganti identitas saat presentasi berlangsung.

Akun tersebut menuding praktik itu dilakukan untuk memperoleh travel grant sehingga pelaku bisa bepergian ke luar negeri secara gratis.

Baca Juga: Waktu Rapat Hak Angket Ditetapkan, Nasib Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Tinggal Menghitung Hari

DPR menilai apabila dugaan itu terbukti, maka penindakan etik harus dilakukan agar tidak menjadi preseden buruk di lingkungan akademik nasional.