Gempa besar yang melanda DI Yogyakarta pada 27 Mei 2006 mewariskan pelajaran berharga soal mitigasi bencana. Kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan pun menjadi hal mutlak yang diturunkan dari generasi ke generasi.
Sirene tanda bahaya meraung-raung di SMA Negeri 1 Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (22/5/2026) siang. Para siswa pun serentak bergerak meringkuk di kolong meja masing-masing. Tak lama kemudian, aba-aba untuk meninggalkan ruang kelas terdengar.
Satu per satu siswa mengikutinya dengan berlari tertib menuju pintu keluar sambil melindungi tengkuk dan kepala dengan tas atau tangan. Mereka kemudian berkumpul di lapangan sekolah.
Sekolah itu sedang menggelar simulasi gempa bumi yang diadakan oleh Injourney Destination Management bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Provinsi DIY. SMAN 1 Kalasan merupakan salah satu sekolah yang dilintasi Sesar Opak, sumber gempa 20 tahun lalu itu.
Simulasi ini menjadi ajang untuk melatih respons para siswa ketika gempa terjadi. Meskipun mereka belum lahir saat bencana dahsyat itu melanda, para siswa tampak mengikuti simulasi dengan serius.
”Nenek saya sering cerita soal kedahsyatan gempa waktu itu. Rumah kami sampai roboh,” ujar Vina (17), siswa asal Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DIY.
Siswa lainnya, Abizar (17), merasa pelatihan simulasi ini sangat bermanfaat baginya agar tak kikuk ketika gempa benar-bener terjadi. ”Saya jadi tahu harus berbuat apa. Misalnya, tidak boleh berada di dekat kaca dan selalu melindungi kepala dan tengkuk,” ucapnya.
Setiap tahun siswa mengikuti simulasi seperti ini di sekolah dengan bimbingan para guru. SMAN 1 Kalasan pun sudah melengkapi diri dengan tanda-tanda jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul jika terjadi gempa.
Wakil Kepala SMAN 1 Kalasan Aris Widaryanti menjelaskan, upaya penyadaran kepada siswa tentang kesiapsiagaan bencana gempa kadang tidak mudah. Hal ini karena para siswa tidak mengalami sendiri saat bencana tersebut terjadi.
Widaryanti pun mengatakan, akibat gempa 2006, sejumlah ruangan di SMAN 1 Kalasan rusak. Beruntung, saat gempa terjadi pada pukul 05.53 WIB, aktivitas persekolahan belum dimulai sehingga tak ada korban.
Setiap tahun kami gelar simulasi untuk menyegarkan memori mereka.
”Pelatihan simulasi ini sekaligus untuk menyadarkan kepada murid-murid tentang potensi bencana itu. Setiap tahun kami gelar simulasi untuk menyegarkan memori mereka. Kami ingin semua siswa seperti siswa di Jepang dan Selandia Baru, yang sudah terbiasa dengan kesiapsiagaan bencana,” ucapnya.
Simulasi siang itu pun dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan. Lilik mewakili Menteri Koordinator PMK Pratikno dalam rangkaian peringatan 20 Tahun Gempa DIY-Jateng pada 22-23 Mei 2026.
”Kita tidak boleh melupakan peristiwa gempa tersebut. Memperingati gempa itu bukan agar kita bersedih, tapi kita harus membangkitkan memori kolektif tentang bencana agar kita selalu ingat langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” katanya.
Saat memimpin Apel Peringatan 20 Tahun Gempa DIY-Jateng di Kompleks Candi Prambanan, Sleman, Sabtu (23/5/2026), Lilik kembali menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Bahkan, hal itu harus dijadikan budaya bersama yang diterapkan sehari-hari.
”Kita ingin membangun kesadaran bahwa memahami risiko bencana tak cukup hanya mengetahui ancamannya, tetapi juga menjadikan bagian dari perilaku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.
Gempa 20 tahun lalu itu pun harus dijadikan pembelajaran berharga agar semua pihak tidak lengah terhadap risiko bencana. Pemerintah juga terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk penanggulangan bencana, menyiapkan peralatan, serta menghadirkan sistem peringatan dini yang lebih cepat, akurat, dan adaptif.
Gempa pada 27 Mei 2006 tersebut berpusat di Kabupaten Bantul, DIY. Kekuatannya mencapai 5,9 skala Richter (SR) atau setara M 6,3. Gempa berdurasi 57 detik itu bersumber dari Sesar Opak, patahan bumi yang melintasi wilayah Bantul dan Sleman sepanjang sekitar 45 kilometer.
Akibat bencana itu, lebih dari 5.700 orang meninggal dan puluhan ribu orang lainnya terluka. Selain itu, lebih dari 200.000 bangunan rusak. Dampak juga dirasakan di sejumlah kabupaten di Jateng yang bertetangga dengan DIY, seperti Klaten, Magelang, dan Purworejo. Kerugian ditaksir lebih dari Rp 29 triliun saat itu.
Menurut Guru Besar Manajemen Kebencanaan Geologi Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Yogyakarta Eko Teguh Paripurno, setelah kejadian gempa 2006 itu, upaya mitigasi bencana di DIY dan Jateng sudah mengalami banyak kemajuan pesat.
Salah satunya adalah melakukan audit struktur bangunan secara berkala.
Namun, upaya mitigasi bencana itu belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini karena mitigasi adalah proses yang dinamis seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur.
Di satu sisi, Eko menuturkan, sudah ada beberapa hal yang baik dalam upaya mitigasi di DIY dan Jateng. Salah satu contohnya, regulasi dan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi ataupun kabupaten di kawasan terdampak gempa 2006 sudah lebih matang. Selain itu, peta rawa bencana dan mikrozonasi Sesar Opak juga sudah jauh lebih detail dibandingkan dengan 20 tahun lalu.
Namun, Eko menyebut, masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk memaksimalkan upaya mitigasi bencana. Salah satunya adalah melakukan audit struktur bangunan secara berkala. ”Ini perlu dimulai dari bangunan-bangunan publik, seperti bangunan pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, dan pasar,” ujarnya.
Hal lain yang juga perlu dikuatkan adalah penerapan tata ruang berbasis risiko. Pemerintah harus mengendalikan izin pembangunan di sepanjang sempadan atau jalur sabuk hijau Sistem Sesar Opak dan potensi sesar lainnya yang ditemukan. Hal ini untuk mencegah kawasan itu menjadi area padat hunian baru dengan kualitas bangunan yang tidak memadai.
Menurut Eko, pembangunan rumah tahan gempa di DIY memang mengalami kemajuan setelah fase rekonstruksi pascagempa atau tahun 2006-2009. Hal itu didukung oleh program Rumah Tahan Gempa (RTG) dan pos pelayanan teknis (posyanis).
”Namun, untuk bangunan-bangunan baru yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat setelah era tersebut, penerapannya belum merata dan saksama,” katanya.
Salah satu kendalanya, Eko mengatakan, ada persepsi di masyarakat bahwa membangun rumah tahan gempa itu mahal. Padahal, secara prinsip, pembangunan rumah tahan gempa hanya membutuhkan struktur yang benar.
Kendala lainnya adalah keterbatasan tukang bangunan terlatih. Menurut Eko, banyak rumah milik masyarakat dibangun oleh tukang yang belum secara baik memahami prosedur operasi standar pembangunan rumah tahan gempa. Di sisi lain, Sistem Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum menyentuh pengawasan ketat hingga ke level rumah tinggal di perdesaan.
Untuk mengatasi hal itu, Eko berpendapat, pemerintah perlu memasifkan kembali pelatihan dan sertifikasi tukang bangunan ramah gempa di setiap kecamatan dan desa. Langkah lainnya adalah menyediakan layanan konsultasi arsitektur atau teknik gratis di tingkat kecamatan untuk warga yang ingin membangun rumah secara mandiri.
Pemda juga diingatkan untuk memastikan peralatan pemantauan ancaman gempa dan turunannya bekerja dengan baik.
Untuk generasi yang lahir setelah 2006, Eko menuturkan, perlu ada edukasi berkelanjutan mengenai potensi dan mitigasi bencana. Kebencanaan harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler yang konsisten, bukan sekadar seremonial tahunan. Simulasi evakuasi bencana juga harus diperbanyak dan dilakukan hingga komunitas terkecil, seperti RT/RW dan keluarga.
Dari sisi pemerintah daerah, Eko menilai, Pemda DIY dan Pemerintah Provinsi Jateng serta pemerintah kabupaten/kota di dua provinsi itu patut diapresiasi sebagai salah satu pionir dalam tata kelola bencana di Indonesia.
Menurut dia, sistem penanganan bencana, dokumen rencana kontingensi, dan jalur evakuasi di dua provinsi itu sudah relatif siap. Namun, pemda juga diingatkan untuk memastikan peralatan pemantauan ancaman gempa dan turunannya bekerja dengan baik.
Secara terpisah, dosen Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, Gayatri Indah Marliyani, mengatakan, dibandingkan dengan kondisi 20 tahun lalu, kesadaran masyarakat DIY dan Indonesia mengenai bencana sebenarnya sudah jauh lebih baik.
Peralatan observasi gempa bumi juga lebih baik sehingga kesiapan pemerintah dalam memantau gempa pun kian baik. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana pun semakin bagus.
Menurut Gayatri, secara umum, bangunan yang dibangun setelah tahun 2006 memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan era sebelumnya.
Namun, dia menyatakan, pengawasan terhadap pembangunan rumah tinggal perlu ditingkatkan untuk memastikan terpenuhinya standar bangunan tahan gempa. Sebab, selama ini, pengawasan terhadap pembangunan rumah tinggal relatif jarang dilakukan.
”Kalau bangunan sekolah, gedung tinggi, pabrik, rumah sakit, sekolah, mal, kemudian hotel itu, kan, ada inspeksinya. Tapi, kalau rumah tinggal, itu yang sebenarnya belum ditegakkan (pengawasannya),” ujar Gayatri.
