Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya reformasi sistem multilateral dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tetap relevan menghadapi tantangan global yang terus berkembang, termasuk konflik geopolitik, kecerdasan buatan, hingga krisis lingkungan.
Hal itu disampaikan Sugiono usai menghadiri Security Council High-Level Open Debate bertema “Upholding the Purposes and Principles of The UN Charter and Strengthening the UN-Centered International System” di Markas Besar PBB, New York.
Pertemuan tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China (RRC) sekaligus Presiden Dewan Keamanan PBB pada Rabu (27/5/2026) waktu setempat.
“Hari ini saya menghadiri open debate Security Council yang juga untuk memenuhi undangan dari presiden dari Security Council yang saat ini dari China,” kata Sugiono.
Menurut Sugiono, forum tersebut menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat PBB dan mereformasi sistem multilateral agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global saat ini.
Ia menilai struktur dan pendekatan PBB yang dibentuk pasca-Perang Dunia II perlu disesuaikan dengan tantangan dunia modern yang jauh lebih kompleks dibanding 80 tahun lalu.
Baca Juga
- Daging Dam Haji Disalurkan ke Banyak Negara, dari Sudan hingga Palestina
- Israel Sahkan UU Hukuman Mati Bagi Warga Palestina yang Lakukan Serangan Mematikan
- Prabowo Telepon Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Ucapkan Selamat Hari Raya
“Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi,” ujarnya.
Sugiono menyoroti masih banyaknya titik konflik global yang belum terselesaikan secara efektif, padahal tujuan utama lahirnya PBB adalah menciptakan perdamaian antarbangsa.
Indonesia, lanjutnya, juga menekankan pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, khususnya bagi negara-negara berkembang atau Global South yang dinilai belum memiliki keterwakilan memadai dalam proses pengambilan keputusan internasional.
“Banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili,” kata Sugiono.
Ia juga menyinggung banyak isu penting di Dewan Keamanan yang akhirnya terhambat akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara tertentu.
“Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan,” lanjutnya.
Meski demikian, Indonesia menegaskan bahwa reformasi tidak boleh membuat PBB kehilangan relevansi. Sebaliknya, organisasi tersebut harus diperkuat agar mampu menjawab tantangan global yang semakin dinamis.
Sugiono menyebut tantangan dunia saat ini tidak hanya berupa perang dan konflik geopolitik, tetapi juga perkembangan artificial intelligence, isu lingkungan, hingga dampak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah.
Ia secara khusus menyoroti situasi di kawasan Iran dan Selat Hormuz yang dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian dunia.
Dalam forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik.
Sugiono menilai isu Palestina menjadi ujian nyata terhadap kredibilitas PBB dan Dewan Keamanan dalam menegakkan mandat perdamaian internasional.
“Palestina merupakan satu tes terhadap PBB, kepercayaan yang diberikan kepada PBB,” ujar Sugiono.
Menurut Sugiono, peran PBB dan Dewan Keamanan menjadi sangat penting dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Ia menegaskan bahwa penderitaan dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina menunjukkan pentingnya langkah konkret komunitas internasional.
“Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” tandas Sugiono.
