Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan Masjid Istiqlal telah menerima sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sejatinya ia mempersilakan Prabowo jika ingin berkurban di tempat lain.
"Iya jadi saya kira sudah kemarin kita sudah jelaskan ya, bahwa Bapak Presiden itu juga sudah kita terima hewan kurbannya di Istiqlal. Kalau Bapak Presiden mau memberikan ke tempat lain itu nggak ada masalah ya," kata Nasaruddin di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Hal itu disampaikan Nasaruddin saat ditanya wartawan mengenai ramai soal anggaran sapi Presiden Prabowo Rp 100 miliar untuk 1.098 sapi. Nasaruddin menambahkan tujuan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri adalah tidak boleh ada orang yang kelaparan. Ia berharap dalam bulan suci tersebut tidak boleh ada orang yang tidak makan.
"Kita tujuannya Idul kurban itu sama dengan Idul Fitri, kata Rasulullah SAW tidak boleh ada orang yang kelaparan, tidak makan, pada hari raya Id, karena itu zakat fitrah itu bertujuan untuk semua harus kenyang pada Hari Raya Idul Fitri, dengan cara mengkonsumsi karbo. Untuk Idul Adha pasangannya adalah protein hewani. Diharapkan pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak mengkonsumsi daging," katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyebut sapi kurban yang dibagikan Presiden Prabowo Subianto berasal dari pos anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden. Total yang dikeluarkan mencapai Rp 100 miliar.
"Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu memengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah, kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp 100-an miliar, Rp 100 miliar," kata Juri kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5).
Total ada 1.098 sapi yang dibagikan Prabowo dengan rincian 598 sapi diserahkan ke daerah dan 500 sapi ke lembaga pendidikan hingga tokoh masyarakat. Sapi tersebut didapat melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Presiden, Kementerian Pertanian, serta dinas-dinas daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.
(yld/gbr)
