Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyambut positif rencana pemerintah menjadikan industrialisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru sebagaimana tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Kendati demikian, kalangan dunia usaha mengingatkan adanya sejumlah tantangan struktural yang harus diselesaikan untuk mewujudkan ambisi tersebut.
Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira menilai bahwa arah kebijakan reindustrialisasi yang secara spesifik menyasar pengembangan mobil nasional, motor nasional, ekosistem industri kedirgantaraan, hingga semikonduktor sebagaimana yang ditetapkan dalam KEM-PPKF 2027 merupakan langkah yang tepat dan strategis.
"Indonesia memang tidak bisa terus bergantung pada ekspor komoditas mentah dan konsumsi domestik semata. Kita membutuhkan mesin pertumbuhan baru yang berbasis nilai tambah, teknologi, dan penguatan manufaktur nasional," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).
Menurut Angga, fokus pemerintah pada sektor-sektor berteknologi tinggi tersebut harus dilihat sebagai upaya membangun fondasi industrialisasi jangka panjang. Langkah tersebut dinilai krusial agar Indonesia bertransformasi dari sekadar target pasar menjadi produsen aktif dalam rantai pasok global (global supply chain).
Meski demikian, Angga menggarisbawahi bahwa jalan menuju reindustrialisasi tidaklah ringan. Dari kacamata pelaku usaha, setidaknya terdapat empat tantangan utama yang harus segera diantisipasi oleh pemangku kebijakan.
Pertama, tantangan daya saing biaya produksi. Angga menyoroti bahwa industri nasional masih terbelenggu persoalan klasik, mulai dari tingginya biaya logistik, harga energi, suku bunga pembiayaan, hingga ketergantungan pada bahan baku impor.
Baca Juga
- Pacu Reindustrialisasi, PII Gandeng Universitas Pertamina
- Reindustrialisasi Berpotensi Dorong Lapangan Kerja & Ekonomi
- Ilham Habibie Tekankan Urgensi Reindustrialisasi
Akibatnya, jika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah maka tekanan terhadap margin industri manufaktur akan langsung terasa.
Kedua, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan teknologi. Industri bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, kendaraan listrik, dan kedirgantaraan menuntut ketersediaan talenta dengan kemampuan engineering dan teknologi tingkat lanjut.
"Ini memerlukan sinkronisasi besar antara kebutuhan industri, kurikulum kampus, pendidikan vokasi, dan fasilitas riset nasional," wanti-wanti Angga.
Ketiga, menyangkut konsistensi kebijakan. Dia mengingatkan bahwa reindustrialisasi adalah komitmen investasi jangka panjang sehingga dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, insentif yang stabil, serta kemudahan perizinan.
Pemerintah juga didorong untuk berani melindungi industri strategis nasional secara terukur, tanpa menciptakan ekonomi biaya tinggi baru (high-cost economy).
Keempat, urgensi penguatan ekosistem industri domestik. Pembangunan industri mobil nasional maupun semikonduktor, lanjutnya, tidak cukup hanya berhenti pada pendirian pabrik perakitan (assembling).
Oleh sebab itu, Hipmi berpendapat fokus utama yang jauh lebih penting adalah membangun rantai pasok lokal, mulai dari industri komponen, material dasar, perangkat lunak (software), hingga riset dan pengembangan (R&D) agar efek pengganda terhadap ekonomi riil benar-benar terwujud.
Lebih jauh, Hipmi memandang saat ini adalah momentum yang sangat krusial karena dunia tengah mengalami reposisi rantai pasok global akibat eskalasi tensi geopolitik dan perang dagang. Dengan modal kekuatan sumber daya mineral, bonus demografi, dan besarnya ukuran pasar domestik, Indonesia memiliki peluang emas untuk menjadi basis industri baru di kancah global.
"Tetapi kuncinya adalah keberanian melakukan reformasi struktural secara konsisten. Reindustrialisasi tidak bisa hanya menjadi jargon atau proyek jangka pendek, melainkan harus menjadi agenda nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan lintas pemerintahan," tutup Angga.
