Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) mendesak pemerintah menjelaskan aspek transparansi dari penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26/2026 yang mengatur bahwa impor minyak mentah dapat dilakukan melalui badan layanan umum (BLU) dan badan usaha milik negara (BUMN).
Ketua Bidang Investasi & Kerja Sama Aspermigas Moshe Rizal menyampaikan bahwa belum ada komunikasi yang dibangun kepada perusahaan migas terkait beleid tersebut. Dia mengkhawatirkan potensi adanya monopoli dalam tata kelola impor migas, yang disebutnya akan jauh dari tujuan ketahanan energi nasional.
“Ini kan ujung-ujungnya swasta pun akhirnya harus impor lewat BUMN, harus lewat BLU yang dibentuk oleh pemerintah juga. Terus terang sangat disayangkan,” kata Moshe ketika dihubungi, Kamis (26/5/2026).
Selain itu, dia menyoroti kemungkinan adanya lembaga pelat merah yang akan menjadi perantara perdagangan minyak mentah, sehingga dapat menciptakan tambahan biaya dalam rantai impor migas.
Menurutnya, impor migas bagi dunia usaha selama ini telah diatur ketat melalui kuota dan sejumlah mekanisme perizinan yang diterapkan lintas instansi pemerintah, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
Apabila kebijakan tersebut diimplementasikan, Moshe khawatir hal ini berdampak terhadap harga minyak mentah hingga memperlemah daya saing perusahaan migas di dalam negeri, terutama BUMN.
Baca Juga
- DEN Dorong Penguatan Infrastruktur Listrik usai Blackout Sumatra
- ESDM Siapkan Skema BLU untuk Impor 150 Juta Barel Minyak Rusia
- SKK Migas: Tambahan Impor LPG dari Australia Masuk Paling Lambat Juni 2026
“Pasti berdampak ke harga. Saya lihat ini malah kontraproduktif bagi pemerintah dan negara,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar pemerintah memberikan transparansi mengenai tujuan tata kelola baru tersebut. Moshe tidak memandang hal ini dapat memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah, tetapi menggarisbawahi bahwa terdapat cara yang lebih adil dalam memperketat impor.
“Pemerintah selalu mendorong bagaimana memproduksi dalam negeri, itu jelas. Namun, kami tidak bisa pungkiri kalau memang kita sudah net importir. Jadi, mau tidak mau impor harus diperketat, tetapi cara memperketatnya tidak seperti ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan impor minyak mentah dari Rusia atau negara-negara lain akan dapat dilakukan melalui BLU dan BUMN.
Yuliot mengatakan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26/2026 yang mengatur soal badan yang dapat mengimpor minyak dari Rusia, termasuk detail mengenai mekanisme teknis impornya.
“Jadi untuk mekanismenya ini kami sudah ada Perpres No. 26/2026; di mana untuk impor itu bisa dilakukan langsung oleh teman-teman yang dari BUMN dalam hal ini Pertamina, dan juga bisa dilakukan oleh BLU,” ungkap Yuliot saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (27/5/2026).
Dia juga mengatakan perpres tersebut juga akan mengatur perbedaan mekanisme untuk masing-masing negara asal minyak yang diimpor. Hal ini seiring dengan adanya perbedaan karakteristik minyak per negara hingga harga yang fluktuatif.
Perpres baru itu disebutnya juga dirancang guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi perusahaan yang mengeksekusi impor, agar tidak menimbulkan masalah ke depannya.
