Pantau - Barantin mendorong penguatan ekosistem ekspor durian di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah melalui pendampingan dari hulu hingga hilir guna meningkatkan kualitas, kepatuhan standar, dan nilai ekonomi komoditas tersebut.
Kepala Badan Karantina Indonesia Barantin Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa penguatan lingkungan dan ekosistem ekspor diperlukan agar perdagangan durian memberikan keuntungan bagi petani, pelaku usaha, dan pemerintah, sekaligus menegaskan tidak akan mentoleransi praktik gratifikasi atau oknum yang mempersulit proses sertifikasi, dengan Parigi Moutong disebut sebagai wilayah strategis dalam rantai ekspor nasional.
Ekosistem dan Sertifikasi Good Agricultural PracticesBarantin menyiapkan pendampingan bagi petani durian untuk memperoleh sertifikat Good Agricultural Practices sebagai syarat utama ekspor terutama ke Tiongkok.
Sertifikasi Good Agricultural Practices mencakup proses budidaya, panen, hingga pascapanen untuk memastikan standar keamanan dan kualitas sesuai ketentuan negara tujuan ekspor.
Petani durian diimbau untuk segera mendaftarkan kebun mereka agar dapat diproses dalam mekanisme sertifikasi resmi.
Pendampingan karantina dilakukan secara menyeluruh meliputi ketertelusuran kebun, registrasi rumah kemas, pemenuhan standar bebas Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, serta pengawasan residu pestisida dan kontaminan pada produk.
Dampak Ekonomi dan Kinerja Ekspor Durian Sulawesi TengahDari total 42 rumah kemas di Sulawesi Tengah, baru 7 yang telah memiliki izin ekspor durian ke Tiongkok sementara sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan teknis.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kontribusi nilai ekspor melalui karantina pada tahun 2025 mencapai 7,31 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto komponen ekspor Sulawesi Tengah.
Nilai ekspor durian tercatat memberikan kontribusi sebesar Rp 304,4 miliar terhadap perekonomian daerah tersebut.
Barantin menegaskan bahwa keberhasilan ekspor durian ditentukan oleh konsistensi kualitas, kepatuhan terhadap standar teknis negara tujuan, serta penguatan sistem pengawasan dari hulu hingga hilir.
