jpnn.com - Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha (ART) menyesalkan ada praktisi hukum yang masih gagal paham soal kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang telah menyita uang puluhan triliun, serta mengembalikan jutaan hektare lahan kepada negara.
"Saya menyayangkan adanya statement yang dilontarkan oleh Ari Yusuf Amir, seorang praktisi hukum terhadap Satgas PKH yang dibentuk berdasarkan peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025," kata Abdul Rachman, Kamis (28/5/2026).
BACA JUGA: Satgas PKH Setor Rp 10,2 T Lagi ke Negara, ART: Fantastis
Sekjen Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha a.k.a ART. Foto: koleksi pribadi
Hal itu disampaikannya merespons video pernyataan Ari Yusuf dalam forum di Kampus UII Yogyakarta. Ari mempertanyakan kebenaran uang triliunan yang disita Satgas PKH dan telah diserahkan kepada bendahara negara.
BACA JUGA: Balas Amerika, Iran Kembali Bombardir Negara Arab
Abdul Rachman mengatakan Satgas PKH dibentuk pemerintah untuk melakukan penertiban kawasan hutan yang telah dirampok oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian keuangan negara sangat besar.
Dia menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan tidak dilarang sepanjang dilakukan sesuai aturan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat. Namun, faktanya pemerintah menemukan banyak perusahaan melakukan kegiatan di luar kawasan sesuai Izin Usaha Pertambangan (IUP).
BACA JUGA: Istana Jawab Kritik soal 1.098 Sapi Kurban Bantuan Presiden
Sebagai contoh, katanya, terkadang ada perusahaan yang melakukan eksplorasi sumber daya alam melebihi dari areal IUP yang dimiliki, bahkan sampai masuk dalam kawasan hutan. Yang lebih parah dan konyol, ada korporasi yang punya IUP di titik A tetapi yang dikerjakan di titik B. Di sinilah Negara harus hadir untuk menyelamatkan lingkungan.
"Jika ada yang bertanya tumpukan uang triliunan rupiah yang ditampakkan secara nyata oleh Satgas PKH di gedung Kejaksaan Agung, ya, itulah hasil sebuah penertiban kawasan hutan dengan menerapkan denda ganti rugi terhadap para pihak yang melakukan aktivitas di kawasan hutan," tuturnya.
Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kejaksaan Agung yang dipimpin ST Burhanuddin bersama Satgas PKH untuk menerbitkan kawasan hutan.
"Saya juga mengajak seluruh elemen di negeri ini untuk mengakhiri saling tuding. Mari kita bersama-sama mengawal dan menjaga negeri dan bangsa ini untuk kemaslahatan bersama," ucap ART -sapaan akrab Abdul Rachman Thaha.
Sebelumnya, Satgas PKH menyerahkan uang senilai Rp 10 triliun lebih hasil denda administratif ke kas negara.
Penyerahan itu dilaksanakan secara simbolis oleh dari Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Jaksa Agung saat itu mengatakan penyerahan uang total senilai Rp 10.270.051.886.464,00 tersebut merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja satgas kepada publik.
Dia memerinci total uang tersebut berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan dan Satgas PKH sebanyak Rp 3.423.742.672.359, serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut satgas PKH sebanyak Rp 6.846.309.214.105.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
