Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat.
"Nanti kita utamakan untuk rumah susun (rusun) dan juga kota satelit," ujar Ara di Jakarta, Kamis.
Terkait rusun, katanya, memang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.
Ara mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian ATR di 188 lokasi
"Kita sekarang sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid," katanya.
Sebagai informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit.
Baca juga: Menteri PKP targetkan pengadaan Huntap korban bencana Sumatera di Juni
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.
Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.
Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129.000 hektare.
"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," terang Menteri Nusron.
Untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, untuk pengembangan kota satelit, disiapkan lahan dengan skala yang lebih luas.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa ketersediaan lahan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan PSN.
"Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ujarnya.
Baca juga: Menteri PKP sebut rumah subsidi mayoritas dimanfaatkan oleh buruh
Baca juga: Menteri PKP dan Mendagri tinjau program bedah rumah di NTB
"Nanti kita utamakan untuk rumah susun (rusun) dan juga kota satelit," ujar Ara di Jakarta, Kamis.
Terkait rusun, katanya, memang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.
Ara mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian ATR di 188 lokasi
"Kita sekarang sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid," katanya.
Sebagai informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit.
Baca juga: Menteri PKP targetkan pengadaan Huntap korban bencana Sumatera di Juni
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.
Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.
Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129.000 hektare.
"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," terang Menteri Nusron.
Untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, untuk pengembangan kota satelit, disiapkan lahan dengan skala yang lebih luas.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa ketersediaan lahan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan PSN.
"Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ujarnya.
Baca juga: Menteri PKP sebut rumah subsidi mayoritas dimanfaatkan oleh buruh
Baca juga: Menteri PKP dan Mendagri tinjau program bedah rumah di NTB
