Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu berita populer kumparanBISNIS sepanjang Kamis (28/5). Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:
Rupiah Tembus Rekor Baru Lagi, Anjlok ke Rp 17.859 per Dolar ASNilai tukar rupiah kembali menunjukkan pelemahan signifikan terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis (28/5). Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 09:21 WIB, rupiah tercatat di level Rp 17.859 per dolar AS, melemah 58 poin atau 0,33 persen. Angka ini menandai rekor terburuk sepanjang masa (all time low) bagi rupiah, dipicu oleh ketidakpastian geopolitik antara AS dan Iran serta kondisi APBN.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pelemahan rupiah ini belum menjadi ancaman serius bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, menurutnya, telah mengantisipasi skenario pelemahan nilai tukar sejak awal. Asumsi kurs telah dihitung bersamaan dengan simulasi harga minyak dunia yang lebih tinggi, bahkan dengan asumsi USD 102 per barel.
Purbaya menegaskan bahwa kondisi saat ini belum mengharuskan pemerintah untuk melakukan perhitungan ulang APBN. Dia menjelaskan terdapat faktor penahan tekanan di pasar keuangan, salah satunya adalah pergerakan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah yang menunjukkan penurunan. Meski rupiah melemah, pasar obligasi masih relatif terkendali berkat langkah-langkah stabilisasi pemerintah.
Rupiah Semakin Melemah, Tembus Rp 17.905 per Dolar ASTren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus berlanjut pada Kamis (28/5). Data Bloomberg menunjukkan bahwa sekitar pukul 11:54, nilai tukar rupiah menembus level Rp 17.905 per dolar AS. Meskipun demikian, rupiah sempat menunjukkan sedikit penguatan pada pukul 12.17, berada di level Rp 17.870, menguat 65,90 poin atau 0,39 persen dari titik terendah sebelumnya.
Menurut Purbaya, tidak ada kebutuhan untuk melakukan perhitungan ulang APBN. Stabilitas pasar keuangan tetap terjaga berkat adanya faktor lain, yaitu pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah. Meskipun rupiah melemah, pasar obligasi masih menunjukkan kondisi yang relatif terkendali, didukung oleh intervensi dan kebijakan pemerintah untuk mencegah gejolak yang lebih dalam.
