Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus memperkuat upaya membangun tata kelola kebijakan publik yang adaptif dan berbasis evidence melalui penguatan sinergi antarlembaga yang memiliki fungsi kajian kebijakan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun ekosistem kebijakan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak bagi pembangunan nasional.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan kebutuhan membangun koordinasi antarlembaga kajian kebijakan bukanlah gagasan baru. Menurut dia, berbagai forum yang pernah dibangun sebelumnya menunjukkan kolaborasi membutuhkan tata kelola yang lebih kuat agar mampu menghasilkan dampak nyata.
"Kita perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi sinergi antar lembaga yang melakukan kajian kebijakan. Sekarang momentum kita semakin kuat karena fungsi kajian kebijakan sudah lebih jelas dan tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks," ungkap Taufiq pada kegiatan Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kebijakan di LAN Veteran Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 29 Mei 2026.
Taufiq juga menuturkan pascapenataan fungsi penelitian nasional, badan strategi kebijakan di kementerian/lembaga kini memiliki ruang kerja yang semakin memiliki banyak kemiripan. Namun di lapangan, masih ditemukan berbagai kajian dengan isu yang sama dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi yang optimal antarinstansi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan duplikasi kajian, fragmentasi data, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu penguatan knowledge management, integrasi data, dan kolaborasi antarlembaga menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
"Kebijakan berbasis evidence tidak berhenti pada penyusunan kajian. Tantangannya adalah bagaimana hasil kajian tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan," tambah dia.
Lebih lanjut, Taufiq menilai badan strategi kebijakan juga perlu bertransformasi menyesuaikan perubahan perilaku audiens dan kebutuhan para pengambil keputusan. Ia menekankan kecepatan penyajian informasi, pendekatan visual, serta pemanfaatan media digital kini menjadi aspek penting dalam penyampaian rekomendasi kebijakan.
"Audiens saat ini berubah. Perhatian publik semakin singkat, konsumsi informasi semakin visual, dan kebutuhan akan kecepatan semakin tinggi. Cara kita menyampaikan hasil kebijakan juga harus menyesuaikan perubahan itu, untuk menjadi penting membangun organisasi kolaborasi yang lebih solid, tidak sekadar forum komunikasi biasa, melainkan wadah yang mampu memperkuat pengelolaan pengetahuan, sumber daya manusia, serta penguatan jejaring kebijakan," jelas dia.
Baca juga: Begini Strategi Mendorong Industri Arsitektur Berkelanjutan di Indonesia
(Gedung LAN RI. Foto: Wiki.ambisius.com)
Hadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Agus Sudrajat menyampaikan penguatan kolaborasi antarbadan strategi kebijakan menjadi semakin penting mengingat tantangan pembangunan dan tata kelola kebijakan yang semakin kompleks.
Selain itu, masih ditemui adanya persoalan tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi pusat dan daerah, serta belum optimalnya konektivitas kebijakan lintas sektor.
Agus juga menjelaskan hasil penilaian kualitas kebijakan 2025 menunjukkan masih terdapat banyak pekerjaan rumah (PR) dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik secara nasional. Karena itu, diperlukan wadah kolaboratif yang lebih kuat untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kepemilikan bersama terhadap isu-isu strategis.
"Tujuan utama yang ingin dicapai adalah membangun pemahaman dan persepsi bersama mengenai tata kelola adaptif serta mendorong ownership isu-isu kebijakan lintas sektor. Banyak isu strategis nasional yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral dan membutuhkan kerja kolaboratif," tegas dia.
"Ke depan, forum kolaborasi ini dirancang tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah pertukaran pengetahuan dan penguatan jejaring melalui berbagai agenda seperti policy talk, policy cloud repository, diskusi tematik, hingga kolaborasi lintas asosiasi," tambah Agus.
Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun ekosistem kebijakan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak bagi pembangunan nasional.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan kebutuhan membangun koordinasi antarlembaga kajian kebijakan bukanlah gagasan baru. Menurut dia, berbagai forum yang pernah dibangun sebelumnya menunjukkan kolaborasi membutuhkan tata kelola yang lebih kuat agar mampu menghasilkan dampak nyata.
"Kita perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi sinergi antar lembaga yang melakukan kajian kebijakan. Sekarang momentum kita semakin kuat karena fungsi kajian kebijakan sudah lebih jelas dan tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks," ungkap Taufiq pada kegiatan Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kebijakan di LAN Veteran Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 29 Mei 2026.
Taufiq juga menuturkan pascapenataan fungsi penelitian nasional, badan strategi kebijakan di kementerian/lembaga kini memiliki ruang kerja yang semakin memiliki banyak kemiripan. Namun di lapangan, masih ditemukan berbagai kajian dengan isu yang sama dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi yang optimal antarinstansi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan duplikasi kajian, fragmentasi data, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu penguatan knowledge management, integrasi data, dan kolaborasi antarlembaga menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
"Kebijakan berbasis evidence tidak berhenti pada penyusunan kajian. Tantangannya adalah bagaimana hasil kajian tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan," tambah dia.
Lebih lanjut, Taufiq menilai badan strategi kebijakan juga perlu bertransformasi menyesuaikan perubahan perilaku audiens dan kebutuhan para pengambil keputusan. Ia menekankan kecepatan penyajian informasi, pendekatan visual, serta pemanfaatan media digital kini menjadi aspek penting dalam penyampaian rekomendasi kebijakan.
"Audiens saat ini berubah. Perhatian publik semakin singkat, konsumsi informasi semakin visual, dan kebutuhan akan kecepatan semakin tinggi. Cara kita menyampaikan hasil kebijakan juga harus menyesuaikan perubahan itu, untuk menjadi penting membangun organisasi kolaborasi yang lebih solid, tidak sekadar forum komunikasi biasa, melainkan wadah yang mampu memperkuat pengelolaan pengetahuan, sumber daya manusia, serta penguatan jejaring kebijakan," jelas dia.
Baca juga: Begini Strategi Mendorong Industri Arsitektur Berkelanjutan di Indonesia
(Gedung LAN RI. Foto: Wiki.ambisius.com)
Hadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Agus Sudrajat menyampaikan penguatan kolaborasi antarbadan strategi kebijakan menjadi semakin penting mengingat tantangan pembangunan dan tata kelola kebijakan yang semakin kompleks.
Selain itu, masih ditemui adanya persoalan tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi pusat dan daerah, serta belum optimalnya konektivitas kebijakan lintas sektor.
Agus juga menjelaskan hasil penilaian kualitas kebijakan 2025 menunjukkan masih terdapat banyak pekerjaan rumah (PR) dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik secara nasional. Karena itu, diperlukan wadah kolaboratif yang lebih kuat untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kepemilikan bersama terhadap isu-isu strategis.
"Tujuan utama yang ingin dicapai adalah membangun pemahaman dan persepsi bersama mengenai tata kelola adaptif serta mendorong ownership isu-isu kebijakan lintas sektor. Banyak isu strategis nasional yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral dan membutuhkan kerja kolaboratif," tegas dia.
"Ke depan, forum kolaborasi ini dirancang tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah pertukaran pengetahuan dan penguatan jejaring melalui berbagai agenda seperti policy talk, policy cloud repository, diskusi tematik, hingga kolaborasi lintas asosiasi," tambah Agus.
