Dua puluh tahun silam lumpur panas menyembur di Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan yang masih aktif hingga sekarang tersebut telah memicu krisis multidimensi dan derita bagi ribuan warga di sekitarnya. Masih banyak pekerjaan rumah yang menanti langkah nyata.
Asap putih tampak mengepul dari tengah danau lumpur yang berada di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu (27/5/2026). Asap itu menandakan bahwa lumpur panas masih keluar dari pusat semburan.
Berdasarkan hasil pemotretan udara, pusat semburan terlihat seperti sebuah titik kecil yang berada di antara hamparan danau lumpur yang sangat luas. Namun, justru dari titik pusat semburan itulah bencana terbesar dan terlama sepanjang sejarah modern Indonesia berasal.
Pada 29 Mei 2006 lumpur panas menyembur dan belum berhenti sampai sekarang. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pusat semburan terletak di Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, berjarak sekitar 200 meter dari sumur pengeboran gas Banjar Panji-1 milik PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo.
”Semburan lumpur itu keluar dari tanah di area persawahan. Awalnya semburan kecil, kemudian semakin lama semakin besar hingga menenggelamkan ribuan rumah termasuk rumah saya,” ujar Suparno (60) mengenang peristiwa 20 tahun silam.
Salah satu korban lumpur ini dulu menjadi Ketua RT (Rukun Tetangga) 002 RW (Rukun Warga) 001 Kelurahan Siring. Setelah tercerabut dari kampungnya, dia pindah ke Porong dan menetap sampai sekarang.
Suparno dulu bekerja di sebuah pabrik produsen es batu. Setelah pabriknya juga ditenggelamkan oleh lumpur, dia kehilangan pekerjaan dan menganggur untuk waktu yang cukup lama. Bersyukur, di usianya yang tidak muda lagi, Suparno diterima kerja di sebuah perusahaan swasta.
Berdasarkan data BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) sekarang PPLS, pada awal kemunculannya volume semburan lumpur mencapai 100.000-120.000 meter kubik/hari dengan kandungan padatan 35 persen, temperatur mencapai 100 derajat celsius. Pada pengukuran 2017 volume lumpur 86.270 meter kubik/hari dengan sifat semburan fluktuatif.
Kepala Satuan Kerja Nonvertital Tertentu PPLS Mahdani mengatakan kondisi semburan lumpur panas masih aktif (Kompas.id, 08/2/2026). Namun, pihaknya tidak mengetahui secara pasti besaran volumenya.
Dengan volume sebanyak itu semburan lumpur telah menggelamkan sejumlah desa di 3 kecamatan, yakni Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Desa-desa yang tenggelam itu kini berubah menjadi kolam penampungan lumpur atau danau lumpur.
Total luas terdampak baik yang berada di dalam peta area terdampak (PAT) maupun di luar PAT mencapai 1.200 hektar. Di dalam danau lumpur itu terkubur ribuan rumah warga, sekolah, tempat ibadah, puluhan pabrik, serta sawah.
Pada dimensi penanganan sosial terkait pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan, kawasan di dalam PAT menjadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Brantas sedangkan di luar PAT menjadi tanggung jawab APBN.
Pelunasan pembayaran ganti rugi terhadap warga korban yang menjadi kewajiban perusahaan berlangsung lama sehingga pemerintah memberikan dana talangan Rp 781,1 miliar pada 2015. Kompas telah berupaya mengonfirmasi Kementerian Keuangan terkait perkembangan penyaluran dana talangan tersebut, tetapi belum mendapat jawaban.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, masih ada warga korban lumpur Lapindo yang belum menerima pelunasan ganti rugi dari dana talangan pemerintah hingga 2026 ini. Salah satu penyebabnya masih ada sengketa masalah status tanah dan kepemilikan lahan.
”Masih ada sejumlah warga korban lumpur yang belum menerima pelunasan karena sengketa,” ujar Koordinator Forum Korban Lumpur Sidoarjo Abdul Fattah, Minggu (24/5/2026).
Selain itu, berdasarkan data PPLS, pelaku usaha baru menerima pembayaran uang muka yang sifatnya antarperusahaan atau business to business (B to B) sebesar Rp 48,95 miliar untuk 47,5 ha tanah milik 30 pengusaha. Mereka menghendaki pemerintah juga memberikan dana talangan untuk pelunasan ganti rugi pengusaha.
Dwi Cahyani dari PT Victory Rottanindo mengatakan korban lumpur dari kelompok pengusaha memiliki hak yang sama dengan warga korban dalam hal pembayaran ganti rugi. Total terdapat 32 pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo.
”Harapan kita sangat besar kepada pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan masalah ganti rugi pelaku usaha agar segera mendapatkan haknya seperti warga korban lumpur lainnya yang sudah diselesaikan. Mengingat sudah 20 tahun masalah ini berlangsung,” kata Dwi Cahyani.
Semburan lumpur panas di Sidoarjo tidak hanya berimplikasi pada masalah pembayaran ganti rugi. Tenggelamnya sejumlah desa berdampak pada penghapusan dan penggabungan desa-desa di 3 kecamatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Probo Agus Sunarno mengatakan, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ada 7 desa dan kelurahan terdampak lumpur yang dihapus.
Desa tersebut adalah Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin. Selain itu, Desa Besuki, Pejarakan, dan Renokenongo di Kecamatan Porong serta Kelurahan Mindi, Jatirejo, Siring di Kecamatan Porong.
Wilayah serta penduduk desa dan kelurahan yang telah dihapus tersebut kemudian digabungkan dengan desa dan kelurahan terdekat atau yang bersandingan dalam satu kecamatan. Desa Kedungbendo bergabung dengan Desa Ketapang, Desa Besuki bergabung dengan Desa Dukuhsari, Desa Pejarakan bergabung dengan Desa Kedungcangkring.
Selain itu, Desa Renokenongo bergabung dengan Desa Glagaharum, Kelurahan Mindi bergabung dengan Kelurahan Porong. Sementara Kelurahan Jatirejo dan Siring bergabung dengan Kelurahan Gedang. Proses penggabungan pada Maret 2023.
Penggabungan desa itu berimplikasi pada masalah administrasi kependudukan warga. Banyak warga yang belum memproses perubahan administrasi kependudukannya sehingga kehilangan hak-haknya. Salah satunya, hak untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkades serentak 2026 yang digelar Minggu, 24 Mei 2026.
”Saya tidak menerima undangan untuk memilih dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih di pilkades Kelurahan Gebang karena identitas saya masih warga Desa Siring,” ujar Muhammad Masruh salah satu warga korban lumpur Lapindo.
Sebelum ada semburan lumpur Lapindo, Masruh tinggal di Desa Jatirejo yang berlokasi di sebelah barat tanggul kolam lumpur di dekat Jalan Raya Porong. Setelah semburan lumpur semakin membesar, desanya masuk zona rawan sehingga warganya direlokasi.
Masruh kemudian pindah ke Desa Siring. Namun, tak lama setelahnya, Desa Siring juga terdampak semburan lumpur sehingga dia kembali direlokasi. Saat ini, Kelurahan Jatirejo dan Siring digabung dengan Kelurahan Gedang.
Dampak semburan lumpur panas di Sidoarjo tidak hanya dirasakan oleh warga korban di peta area terdampak dan di luar peta. Beban derita yang kompleks dan berkepanjangan justru dirasakan oleh ribuan masyarakat yang saat ini bermukim di sekitar kolam penampungan.
Mereka adalah warga Desa Kalitengah, Ketapang, Gempolsari, hingga Glagaharum. Rumah warga dekat dengan tanggul sehingga rawan terkena luberan lumpur apabila tanggul jebol. Selama 20 tahun, kejadian tanggul jebol beberapa kali terjadi.
”Di Dusun Pologunting, Desa Gempolsari, misalnya, jarak rumah warga dengan tanggul kolam lumpur hanya terpisah jalan selebar sekitar 6 meter. Jika tanggul jebol, warga pasti langsung terkena luberan lumpur,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo Sabino Mariano.
Sabino menambahkan, semburan lumpur yang merembes ke dalam tanah juga memengaruhi kondisi air sumur warga sehingga tidak bisa lagi digunakan sebagai sumber air bersih. Air menjadi asin dan lebih pekat.
Implikasi lain, rembesan lumpur memengaruhi tambak dan sawah warga. Banyak warga tidak bisa menggarap sawahnya karena airnya terlalu asin. Produksi perikanan tambak juga kurang optimal jika airnya terlalu asin. Idealnya tambak yang mayoritas untuk budidaya ikan bandeng dan mujair berair payau.
”Untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap hari harus beli air yang bersumber dari pegunungan. Harganya Rp 3.000 hingga Rp 4.000 per jeriken,” kata Munir (46) warga Desa Gempolsari.
Rata-rata kebutuhan rumah tangga di desa tersebut 2-4 jeriken per hari. Artinya warga harus mengeluarkan biaya Rp 8.000-Rp 16.000 per hari atau Rp 240.000-Rp 480.000 per bulan. Untuk kebutuhan minum, warga masih harus beli air isi ulang Rp 6.000-Rp 20.000 per galon.
Munir juga kehilangan pekerjaan sebagai buruh tani sejak banyak sawah di desanya tak bisa digarap karena kualitas air yang buruk. Kini, dia menjual spon pencuci piring di pasar dadakan di kampung-kampung untuk bertahan hidup.
Selain penurunan kualitas lingkungan dan banjir, warga di sekitar lokasi semburan juga menghadapi bencana penurunan muka tanah (land subsidence). Dosen Laboratorium Geodesi dan Geodinamika Departemen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Akbar Kurniawan mengatakan, telah meneliti fenomena tersebut menggunakan integrasi metode geodetik.
Metode yang digunakan, antara lain, adalah InSAR (Synthetic Aperture Radar) dan SBAS, yang berlangsung dari 2016 hingga akhir Desember 2022. Selain itu, metode pengukuran lapangan dengan GNSS (Global Navigation Satellite System) mulai 2020-2022 akhir. Juga pengukuran dengan metode sifat datar levelling dari 2022 hingga November 2023.
Berdasarkan hasil pengukuran tersebut teridentifikasi ada 3 wilayah yang mengalami land subsidence, yakni di area tanggul semburan lumpur, kemudian di Desa Wunut, Kecamatan Porong (sebelah barat semburan) serta di sebelah timur dan utara semburan.
Land subsidence terparah terjadi di sisi timur laut dari pusat semburan lumpur. Ada empat desa di Kecamatan Tanggulangin, yakni Banjarasri, Kedungbanteng, Banjarpanji dan Kalidawir. Hasil pengukuran menggunakan SAR (Synthetic Aperture Radar) penurunan tanah rata-rata maksimal 40 cm per tahun di empat desa tersebut.
Adapun di kawasan tanggul lumpur dekat pusat semburan rata-rata penurunan tanahnya 15-20 cm/tahun. Sementara di sisi barat atau Desa Wunut rata-rata penurunan tanahnya 10-15 cm/tahun.
”Penurunan muka tanah yang tinggi itu berdampak pada kerusakan infrastruktur terutama rumah-rumah warga di empat desa tersebut. Selain itu, terjadi banjir setiap musim hujan dengan genangan yang cukup lama, berminggu-minggu,” kata Akbar.
Dua puluh tahun bukanlah waktu yang singkat bagi bencana yang terus berlangsung tanpa henti. Apalagi bencana itu memicu krisis multidimensi yang mengakibatkan derita dan nestapa bagi ribuan warga di sekitarnya.
Dengan skalanya yang besar, mitigasi, penanganan dampak semburan lumpur hingga proses recovery tidak cukup dilakukan oleh satu pihak. Butuh komitmen dan kontribusi nyata dari semua pemangku kebijakan yang terlibat baik di tingkat pusat, provinsi serta pemerintah daerah.
