Penulis: Fahmi Salim, Ketua Divisi Tabligh Global Majelis Tabligh PP Muhammadiyah dan Ketua Umum Forum Dai Muballigh Azhari Indonesia (FORDAMAI)
POLEMIK terkait Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa 1.098 ekor sapi kurban dengan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk Idul Adha 2026 perlu disikapi secara jernih, proporsional, dan dewasa.
Saya memandang kebijakan Presiden tersebut sebagai bagian dari bantuan sosial-keagamaan dan kemasyarakatan yang memang ditujukan untuk membantu masyarakat Muslim dalam momentum Hari Raya Idul Adha, terutama kelompok masyarakat yang membutuhkan akses terhadap hewan kurban dan distribusi daging.
Dalam konteks negara Pancasila, kebijakan seperti ini bukanlah bentuk diskriminasi terhadap agama lain, melainkan bagian dari fasilitasi negara terhadap kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat sesuai momentum hari besar masing-masing.
Baca Juga:KKB Kembali Tembak 2 Warga Sipil di Yahukimo, Pelaku Diburu Satgas Damai CartezSelama ini negara juga hadir dalam berbagai bentuk dukungan terhadap perayaan dan kebutuhan umat agama lain, baik dalam bentuk pengamanan, fasilitas publik, bantuan sosial, hari libur nasional, maupun dukungan kegiatan kebudayaan dan keagamaan lainnya. Karena itu, melihat bantuan kurban semata-mata sebagai “negara hanya memihak umat Islam” adalah cara pandang yang kurang utuh terhadap praktik kehidupan berbangsa kita.
Yang sangat disayangkan adalah ketika isu ini dipelintir menjadi bahan agitasi politik, framing kebencian, atau delegitimasi terhadap pemimpin negara akibat residu polarisasi Pilpres 2024. Kritik tentu boleh dalam negara demokrasi, tetapi kritik seharusnya dibangun di atas data, akhlak publik, dan tanggung jawab moral — bukan prasangka, fitnah, atau eksploitasi sentimen antarumat beragama.
Terimakasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Presiden (Banpres) Kemasyarakatan dalam Rangka Peringatan Hari Raya Idul Adha 1447/2026 lebih tinggi dari era presiden-presiden sebelumnya.
Idul Adha sendiri mengandung pesan pengorbanan, solidaritas sosial, dan distribusi kesejahteraan. Hewan kurban bukan simbol kemewahan elite, tetapi instrumen berbagi kepada masyarakat luas, khususnya fakir miskin dan masyarakat kecil.
Baca Juga:KPK Pindahkan Penahanan Bupati Ardito Wijaya dkk ke Lampung, Segera DisidangKarena itu saya berharap seluruh pihak dapat melihat kebijakan ini secara objektif dan tidak membangun narasi yang memperkeruh persatuan nasional.
Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga ruang publik tetap sehat, menjaga persaudaraan kebangsaan, dan mengedepankan kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat.
Bangsa ini terlalu besar untuk terus diseret ke dalam pertengkaran politik yang tidak produktif.
Semoga Idul Adha menjadi momentum memperkuat solidaritas, kepedulian sosial, dan persatuan bangsa Indonesia.
