Pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi mengganggu ketahanan energi dan ketahanan ekonomi nasional. Bagi Indonesia, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor penentu terhadap terwujudnya ketahanan energi nasional. Hal itu terkait dengan posisi Indonesia yang telah menjadi net oil importer sejak 22 tahun yang lalu. Pelemahan rupiah akan berdampak secara langsung terhadap meningkatnya biaya pengadaan minyak dan produk BBM, meskipun harga dari penjual tidak mengalami peningkatan.
Terkait aspek ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional melalui dua saluran sekaligus, yaitu saluran moneter dan fiskal. Dari aspek moneter, dampak pelemahan rupiah berpotensi ditransmisikan pada seluruh sektor ekonomi terutama sektor industri nasional. Dengan kondisi saat ini yang mana sebagian besar bahan baku dan bahan penolong untuk industri manufaktur masih harus dipenuhi dari impor, daya saing industri nasional akan menurun jika nilai tukar rupiah melemah.
Dampak penurunan daya saing industri akibat pelemahan rupiah kemungkinan tidak hanya terjadi pada sektoral tetapi pada seluruh aspek ekonomi, termasuk kemungkinan untuk tidak tercapainya target penerimaan APBN 2026. Mengingat porsi PDB sektor industri mencapai sekitar 20% PDB nasional, penurunan daya saing sektor industri akan memberikan dampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Penurunan pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak langsung terhadap potensi tidak tercapainya target pendapatan negara terutama melalui penerimaan pajak.
Pelemahan rupiah akan berdampak secara langsung terhadap postur APBN, baik pada sisi pendapatan maupun pada belanja negara. Data pemerintah menyebutkan setiap rupiah melemah sebesar Rp100 terhadap dolar AS, APBN akan mengalami defisit sekitar Rp3,4 triliun. Hal itu karena pelemahan tersebut akan menyebabkan adanya kebutuhan tambahan anggaran belanja negara sekitar Rp8 triliun, sementara pendapatan negara hanya bertambah sekitar Rp4,7 triliun.
Terkait Bahan Bakar Minyak (BBM), simulasi ReforMiner menemukan bahwa setiap penurunan nilai tukar rupiah sebesar Rp 100 terhadap dolar AS, biaya pengadaan BBM akan bertambah sekitar Rp100 untuk setiap liternya. Jika mencermati nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sudah melemah sekitar Rp1.100 dibandingkan asumsi APBN 2026 dan mengacu pada volume BBM subsidi dan BBM penugasan yang ditetapkan, akan terdapat kebutuhan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi BBM sekitar Rp55 triliun akibat pelemahan rupiah tersebut.
Kebutuhan anggaran untuk kompensasi BBM tahun 2026 sudah dapat dipastikan akan lebih besar lagi jika mengingat sampai saat ini pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan harga BBM Bensin RON 92 yang notabene merupakan Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) atau BBM non subsidi. Dalam perspektif untuk menjaga daya beli masyarakat, pilihan kebijakan pemerintah tersebut dapat dipahami akan tetapi terdapat konsekuensi yang menyertainya yaitu bertambahnya kebutuhan anggaran untuk kompensasi BBM.
Jika mencermati volume penjualan BBM Bensin RON 92 dalam beberapa tahun terakhir berkisar antara 7,5 juta kiloliter sampai dengan 8,5 juta kiloliter per tahun, paling tidak akan terdapat tambahan kebutuhan anggaran kompensasi BBM antara Rp8,5 triliun–Rp9,5 triliun yang harus dialokasikan untuk menutup selisih harga jual BBM RON 92. Kebutuhan anggaran kompensasi berpotensi meningkat jika terdapat migrasi pengguna BBM Bensin RON 95 dan Bensin RON 98 akibat saat ini terdapat selisih harga yang cukup besar.
Data pemerintah dan simulasi ReforMiner tersebut adalah kuantifikasi mengenai dampak langsung pelemahan rupiah terhadap postur APBN. Selain dampak langsung, pelemahan rupiah juga berpotensi memberikan dampak tidak langsung melalui keterkaitan antar sektor.
Dalam keterkaitan atau linkage antar sektor, dampak pelemahan rupiah pada sektor tertentu pada umumnya akan ditransmisikan ke sektor ekonomi yang lainnya. Transmisi dampak seringkali relatif tidak dapat diisolasi dan akan terjadi secara simultan pada 185 sektor ekonomi yang ada di Indonesia.
Untuk perekonomian Indonesia kondisinya relatif menjadi lebih berat lagi dengan data dan fakta bahwa subsidi BBM dengan mekanisme subsidi harga barang yang dilakukan selama ini sebagian besar tidak tepat sasaran. Data menunjukkan bahwa sekitar 75% volume BBM RON 90 dikonsumsi oleh kendaraan roda empat yang sebagian besar adalah mobil pribadi.
Karena kondisi tersebut, subsidi BBM akan lebih banyak menjadi beban fiskal dibandingkan menjadi katalis untuk pertumbuhan ekonomi. Peningkatan alokasi anggaran subsidi dan kompensasi BBM sebagian besar tidak berkorelasi secara langsung dengan peningkatan daya beli masyarakat yang tidak berdaya beli (miskin), karena lebih banyak teralokasi untuk menjaga daya beli pemilik kendaraan pribadi yang notabene telah lebih memiliki daya beli.
Dampak pelemahan rupiah pada dasarnya tidak sederhana dan berpotensi memberikan dampak secara langsung terhadap ketahanan energi dan ketahanan ekonomi nasional. Niat baik pemerintah untuk tetap mempertahankan harga BBM subsidi dan BBM kompensasi pada saat nilai tukar rupiah melemah dapat dipahami.
Akan tetapi, bahwa kebijakan tersebut juga berpotensi dapat mengganggu aspek finansial badan usaha pelaksana PSO dan bahkan dapat sampai pada kondisi untuk tidak dapat lagi melakukan pengadaan BBM untuk kebutuhan nasional juga perlu menjadi perhatian bersama.
Pelemahan rupiah juga dapat menjadi sinyal untuk pentingnya melakukan mitigasi terkait kemungkinan tidak tercapainya target pendapatan negara pada APBN 2026. Pelemahan rupiah kemungkinan akan berdampak terhadap tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam asumsi APBN 2026.
Sementara, sekitar 85% target penerimaan APBN berasal dari penerimaan pajak yang terkait erat dengan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi yang ada saat ini memang tidak mudah, karena itu kebijaksanaan dari para pengambil kebijakan sangat diperlukan.
