Timwas Haji DPR Catat Ada Keterlambatan Bus dan Kepadatan Tenda saat Fase Armuzna

idxchannel.com
18 jam lalu
Cover Berita

DPR juga menyoroti kondisi tenda di Arafah dan Mina. Menurutnya, kapasitas tenda masih perlu ditingkatkan.

Timwas Haji DPR Catat Ada Keterlambatan Bus dan Kepadatan Tenda saat Fase Armuzna

IDXChannel - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abdul Wachid menyoroti sejumlah persoalan penting dalam fase puncak ibadah haji di Arafah, Mizdalifah dan Mina (Armuzna), seperti keterlambatan bus dan kepadatan tenda jamaah.

“Memang ada beberapa catatan minor, terutama saat pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina,” kata Wachid, Jumat (29/5/2026).

Baca Juga:
Jamaah Haji Bergerak ke Arafah, Kemenhaj Imbau Jaga Kesehatan Selama Armuzna

Dia menambahkan, masih terdapat jamaah yang tertahan hingga pagi akibat keterlambatan armada bus pengangkut dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina. Namun, seluruh jamaah berhasil diberangkatkan.

“Ada yang tidak bisa berangkat sampai pagi, tapi alhamdulillah jam tujuh pagi bisa tertolong,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Baca Juga:
Menhaj Pastikan Kesiapan Konsumsi dan Toilet Ramah Lansia Jelang Armuzna

Selain transportasi, Wachid juga menyoroti kondisi tenda di Arafah dan Mina. Menurutnya, kapasitas tenda masih perlu ditingkatkan agar jamaah memperoleh ruang istirahat yang lebih layak.

Baca Juga:
Timwas Haji DPR Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi Risiko di Armuzna

Hal itu dilandasi lantaran dirinya menemukan sejumlah tenda terisi lebih dari kapasitas yanh ditentukan.

"Kita ingin kualitas tenda meningkat. Jangan sampai jamaah ditata seperti ikan pindang,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Timwas Haji DPR mengusulkan peningkatan standar layanan dari paket D menjadi paket C pada musim haji mendatang. Dengan peningkatan paket itu, kualitas tenda, fasilitas pendingin udara, hingga kenyamanan ruang tidur diharapkan lebih baik.

Selain evaluasi layanan di Armuzna, Wachid juga menyoroti pentingnya kontrak jangka panjang dengan hotel, syarikah, dan penyedia katering. Menurutnya, sistem kontrak lima tahunan akan membuat kualitas layanan lebih stabil sekaligus mempermudah evaluasi pemerintah.

“Haji yang akan datang supaya kualitas terjaga baik, pelayanan baik, kita harus kontrak long-term lima tahun,” kata Wachid.

Dia menegaskan perusahaan penyedia layanan yang tidak memenuhi standar harus langsung didiskualifikasi agar kualitas pelayanan jamaah Indonesia tetap terjaga.

Usulan kontrak jangka panjang itu juga disebut menjadi bagian dari persiapan menuju pembangunan Kampung Haji Indonesia yang direncanakan pemerintah.

“Nanti setelah haji selesai kami akan lakukan rapat evaluasi untuk persiapan haji 2027,” kata Wachid.

(Nur Ichsan Yuniarto)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Polisi Tangkap 3 Pengedar Obat Keras di Tanah Abang, Ribuan Pil Disita
• 5 menit laluokezone.com
thumb
5,23 Juta ASN Belum Punya Rumah Sendiri, Dapat KPR Tenor 30 Tahun
• 10 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
BPJS Kesehatan Tegaskan Besaran Iuran JKN Masih Sama
• 12 jam lalumetrotvnews.com
thumb
GXS Bank Borong Saham Superbank (SUPA), Total 2,44 Miliar Lembar!
• 5 jam lalubisnis.com
thumb
Mobil Terguling di Gerbang Tol Antasari, Diduga Sopir Mengantuk
• 16 jam lalukompas.com
Berhasil disimpan.