Ketika Riset Menjadi Tiket Perjalanan

Sebuah konferensi ilmiah internasional seharusnya menjadi ruang paling serius yang dimiliki dunia akademis. Di sana, para peneliti dari berbagai penjuru dunia mempertemukan temuan mereka, menguji argumen satu sama lain, dan bersama-sama mendorong batas pengetahuan manusia sedikit lebih jauh.

Yang terjadi di Kopenhagen pekan lalu adalah kebalikannya.

Dalam konferensi International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases di Denmark, seorang perempuan tampil mempresentasikan penelitian dengan satu identitas. Sepuluh menit kemudian, ia muncul lagi di sesi berbeda dengan identitas lain—berganti nama, berganti jilbab, seolah berganti orang. Data yang disajikan mengeklaim pengumpulan di dataran tinggi Andes, Peru, tanpa satu pun kolaborator lokal yang terlibat. Sesuatu yang oleh standar riset internasional dinilai hampir mustahil dilakukan.

Skandal itu tidak terkubur di Kopenhagen. Ia dibawa pulang ke Indonesia oleh seorang epidemiolog yang kebetulan hadir mewakili Oxford University—dan sejak itu, percakapan tentang integritas akademis Indonesia tidak bisa lagi berpura-pura baik-baik saja.

Ada pergeseran orientasi yang perlu kita akui dengan jujur dalam ekosistem akademis kita.

Konferensi internasional, dalam fungsinya yang sejati, adalah sarana—tempat penelitian yang sudah matang dipresentasikan, diuji, dan diperkaya oleh perspektif global. Namun dalam praktik yang berkembang belakangan ini, konferensi internasional telah bergeser menjadi tujuan itu sendiri. Bukan karena nilai ilmiahnya, melainkan karena nilai instrumentalnya: tiket perjalanan yang sah, anggaran yang bisa diklaim, dan, yang paling menggiurkan, angka kredit untuk kenaikan pangkat akademik.

Sistem penilaian akademis kita—yang mengukur produktivitas dosen dan peneliti sebagian besar melalui jumlah publikasi dan keikutsertaan dalam forum ilmiah—tanpa disadari telah menciptakan insentif yang keliru. Ketika angka kredit lebih mudah diraih dengan hadir di konferensi daripada menghasilkan penelitian yang benar-benar bermakna, sebagian orang akan memilih jalan yang lebih mudah itu. Dan ketika teknologi kecerdasan buatan hadir menawarkan kemudahan menghasilkan teks akademis dalam hitungan menit, godaan untuk mengambil jalan pintas menjadi semakin nyata.

Ini bukan pembelaan. Ini adalah diagnosis yang perlu kita hadapi secara dewasa.

Kasus ini bukan sekadar pelanggaran etika akademis. Ia memiliki dimensi hukum yang serius dan perlu diuraikan dengan jernih.

Pertama, soal pemalsuan identitas. Tampil dalam satu forum ilmiah dengan menggunakan dua identitas yang berbeda bukan hanya pelanggaran etis—ia berpotensi masuk dalam ranah pidana pemalsuan identitas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua, soal fabrikasi data penelitian. Apabila data yang diklaim dikumpulkan di Andes, Peru ternyata tidak pernah ada, yang terjadi adalah pemalsuan data ilmiah. Dalam konteks penelitian yang didanai oleh anggaran negara atau hibah institusi, ini bisa masuk dalam kategori penyalahgunaan anggaran yang membawa konsekuensi hukum tersendiri.

Ketiga, soal tanggung jawab institusi. Nama institusi yang dicantumkan dalam penelitian—termasuk nama universitas asal para pelaku—ikut menanggung implikasi reputasi dan hukum dari tindakan ini. Universitas Negeri Yogyakarta, yang disebut sebagai almamater para pihak terkait, kini sedang melakukan penelusuran internal. Langkah itu perlu, tetapi tidak cukup berhenti di sana. Harus ada mekanisme sanksi yang tegas dan transparan, bukan sekadar klarifikasi prosedural.

Kita perlu berbicara jujur tentang peran kecerdasan buatan dalam persoalan ini.

AI tidak menciptakan krisis integritas akademis. Krisis itu sudah ada jauh sebelum ChatGPT pertama kali diluncurkan. Namun, AI mempercepat dan mempermudah ekspresi dari krisis yang sudah ada—memungkinkan pembuatan abstrak penelitian yang terdengar ilmiah, data yang tampak koheren, dan argumen yang secara superfisial meyakinkan, semuanya dalam waktu singkat.

Yang dibutuhkan bukan pelarangan AI dalam dunia akademis—itu bukan solusi yang realistis maupun adil. Yang dibutuhkan adalah sistem deteksi dan verifikasi yang jauh lebih ketat: proses peer review yang tidak hanya menilai kelayakan argumen, tetapi juga memverifikasi keabsahan data, serta mekanisme konfirmasi kehadiran dan identitas peserta konferensi yang lebih teliti.

Konferensi internasional bereputasi sesungguhnya memiliki tanggung jawab seleksi yang tidak ringan. Lolosnya presentasi yang penuh kejanggalan ini hingga ke panggung utama juga mencerminkan celah dalam sistem kurasi mereka.

Ada yang mungkin berpendapat kasus ini hanya ulah segelintir orang dan tidak mencerminkan gambaran akademis Indonesia secara keseluruhan. Argumen itu tidak sepenuhnya salah—tetapi juga tidak cukup untuk menutup percakapan.

Satu kasus yang meledak di forum internasional merusak kepercayaan yang dibangun oleh ribuan peneliti Indonesia yang bekerja dengan jujur selama bertahun-tahun. Reputasi ilmiah sebuah bangsa dibangun perlahan dan dihancurkan dengan cepat.

Integritas akademis bukan ornamen yang dipajang dalam kode etik universitas. Ia adalah fondasi dari seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Ketika fondasi itu retak, bahkan di satu titik, seluruh struktur di atasnya perlu diperiksa ulang.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu merespons kasus ini bukan hanya dengan pernyataan keprihatinan, melainkan juga dengan evaluasi sistemik: bagaimana sistem angka kredit akademis kita secara tidak sengaja telah menciptakan insentif yang salah, dan bagaimana mengkoreksinya.

Para pelaku dalam kasus ini—siapa pun mereka setelah proses klarifikasi tuntas—harus menghadapi konsekuensi yang proporsional dan transparan. Tidak untuk menghukum semata, tetapi untuk mengirim pesan yang jelas kepada seluruh ekosistem akademis: bahwa jalan pintas memiliki ujung, dan ujungnya tidak nyaman.

Kopenhagen telah menjadi cermin yang tidak menyenangkan bagi kita. Pertanyaannya sekarang: Apakah kita cukup berani untuk menatapnya?