Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan akan hadir penuh dalam rapat paripurna pengusulan hak angket terhadap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada 10 Juni 2026 mendatang.
Kepastian itu membuat suhu politik di DPRD Kaltim semakin memanas, terutama setelah hak angket dikaitkan dengan sorotan publik terhadap sejumlah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Baca Juga: 'Saya Juga Tak Mau Situasi Ini,' Isu Dalang Hak Angket Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Akhirnya Terjawab
Golkar memilih tetap hadir di tengah tekanan politik, tetapi belum tentu memberikan dukungan penuh terhadap penggunaan hak angket. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Sarkowi V Zahry, menegaskan kehadiran Golkar bukan berarti otomatis menyetujui pengusulan hak angket.
“Kita akan hadir. Tapi hadir itu bukan berarti bentuk persetujuan terhadap penggunaan hak tertentu. Masing-masing punya sikap,” ujar Sarkowi, dikutip Jumat (29/5/2026).
Hak angket sebelumnya ramai didorong massa aksi yang meminta DPRD menyelidiki sejumlah penggunaan anggaran Pemprov Kaltim. Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain pengadaan mobil dinas senilai sekitar Rp8,5 miliar hingga renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang disebut mencapai Rp25 miliar.
Menurut Sarkowi, proses hak angket masih sangat panjang dan belum tentu berujung pada pembentukan pansus. Ia mengingatkan bahwa pengusul harus memenuhi syarat kuorum dan mekanisme pengambilan keputusan sesuai tata tertib DPRD.
“Bisa jadi akan lanjut, bisa jadi juga akan gugur karena ada aturan itu,” katanya.
Meski begitu, Golkar memastikan tidak akan menghambat proses politik selama seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi.
“Sepanjang sesuai dengan regulasi yang ada di negara kita, kita pasti ikut,” ujar Sarkowi.
Di tengah memanasnya isu hak angket, Golkar justru lebih mendorong penggunaan hak interpelasi dibanding hak angket.
Menurut Sarkowi, opsi interpelasi dianggap lebih realistis sekaligus mampu menjaga stabilitas politik di internal DPRD Kaltim yang mayoritas diisi partai-partai koalisi pendukung gubernur.
“Supaya menjaga ketidaknyamanan di DPR. Karena rata-rata sebagian besar di DPR itu koalisi gubernur,” jelasnya.
Baca Juga: 'Pemimpin Jangan Dibiarkan Sendiri,' Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Minta Warganya untuk Jaga Persatuan
Paripurna 10 Juni nanti diperkirakan menjadi salah satu agenda politik paling menentukan bagi hubungan eksekutif dan legislatif di Kalimantan Timur.
