Aparat keamanan Israel dan Rusia masuk daftar hitam PBB sebagai pelaku kekerasan seksual saat konflik. Laporan itu diperoleh kantor berita AFP pada Kamis (28/5).
Setiap tahun PBB merilis laporan kekerasan seksual di negara rawan konflik seperti Sudan, Haiti, Republik Demokratik Kongo, Myanmar, Suriah, hingga Mali.
Pelaku kekerasan seksual mencakup pihak pemerintah maupun non-pemerintah. Laporan ini dirilis berdasarkan bukti-bukti yang kuat.
Sebelum laporan dirilis pada Agustus 2025, Sekjen PBB Antonio Guterres telah memperingatkan bahwa Rusia dan Israel berpotensi masuk daftar hitam tersebut.
Dalam laporan itu, para penyelidik PBB mengatakan mereka terus-menerus tidak diberi izin oleh otoritas Israel dan Rusia untuk memeriksa dugaan kekerasan seksual di sana.
“Mengenai Israel, pada tahun 2025, pola kekerasan seksual terhadap warga Palestina yang ditahan di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina terus terdokumentasi," demikian bunyi laporan tersebut seperti dikutip AFP.
“Pada 2025, PBB mengonfirmasi beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi sejak 2023, termasuk sebagai bentuk penyiksaan, terhadap 14 pria, tujuh wanita, sembilan anak laki-laki, dan satu anak perempuan di Jalur Gaza dan Tepi Barat,” sambung laporan itu.
Pelecehan seksual tersebut meliputi pemerkosaan menggunakan benda, kekerasan seksual di fasilitas keamanan, penelanjangan, hingga penggeledahan tubuh. Pelaku pelecehan disebut berasal dari kalangan militer, aparat keamanan, hingga sipir penjara.
Merespons laporan PBB, Israel menyebut hal tersebut memalukan dan absurd. Israel juga mengecam Guterres karena memasukkan negaranya ke daftar tersebut.
“Kami sudah selesai dengan Sekjen itu,” kata Dubes Israel untuk PBB Danny Dannon sembari mengumumkan pembekuan hubungan negaranya dengan Guterres.
Sementara itu, laporan tersebut menyebut tindakan pelecehan seksual oleh aparat Rusia terjadi di Ukraina hingga di dalam negeri. Sama seperti Israel, pelaku pelecehan seksual dari Rusia disebut berasal dari militer hingga sipir penjara.
Belum ada tanggapan dari Rusia terkait laporan PBB tersebut.
