Narasi yang ramai beredar di media sosial bahwa pelemahan rupiah sengaja dibiarkan karena menguntungkan ekonomi Indonesia dinilai menyesatkan. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, anggapan bahwa rupiah melemah otomatis menguntungkan Indonesia hanya berlaku sangat terbatas, terutama bagi sebagian eksportir komoditas yang memperoleh pendapatan dalam dolar AS.
“Rupiah yang melemah memang bisa membantu sebagian eksportir komoditas karena pendapatan dolar AS mereka jika dikonversi ke rupiah menjadi lebih besar. Tetapi struktur ekonomi Indonesia tidak sesederhana itu,” ujar Joshua kepada Katadata, Jumat (29/5).
Ia menjelaskan banyak industri di Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku, mesin, energi, bahan kimia, hingga komponen elektronik yang seluruhnya terkait dolar AS. Akibatnya, pelemahan rupiah justru meningkatkan biaya produksi sektor manufaktur.
Menurut dia, biaya input industri manufaktur sangat didominasi bahan baku dan bahan pembantu yang mencapai sekitar 82%. Ketika rupiah melemah dan harga impor naik, tekanan biaya akan cepat masuk ke sektor produksi.
Joshua menilai, narasi bahwa rupiah lemah menguntungkan Indonesia perlu diluruskan. Rupiah yang sedikit lebih kompetitif memang bisa membantu sebagian kecil eksportir tertentu, namun pelemahan yang terlalu cepat dan dalam justru lebih banyak membawa risiko terhadap ekonomi domestik.
“Kalau industri memproduksi barang untuk konsumen domestik tetapi bahan bakunya impor, maka pelemahan rupiah membuat biaya naik, margin perusahaan turun, dan pada akhirnya harga jual berpotensi naik,” katanya.
Ia menambahkan kondisi tersebut dapat berdampak terhadap investasi, produksi, hingga tenaga kerja jika daya beli masyarakat belum cukup kuat untuk menyerap kenaikan harga.
Joshua menyoroti tekanan tersebut sudah terlihat di sektor manufaktur. Berdasarkan data PMI manufaktur dari S&P Global pada April 2026, produksi manufaktur Indonesia mengalami penurunan tercepat sejak Mei 2025, sementara tekanan biaya input menjadi yang tertinggi sejak April 2022.
Kenaikan harga jual juga tercatat menjadi yang tercepat dalam lebih dari 12 tahun terakhir. “Ini menunjukkan bahwa persoalan rupiah lemah bukan sekadar isu pasar keuangan, tetapi sudah menyentuh biaya produksi sektor riil,” ujarnya.
Ia memperingatkan industri padat karya seperti makanan dan minuman, tekstil, alas kaki, plastik, kimia, otomotif, elektronik, dan farmasi berpotensi menghadapi tekanan lebih besar apabila pelemahan rupiah terus berlanjut.
Perusahaan, menurut dia, akan menghadapi pilihan sulit antara menahan harga dengan risiko margin turun, menaikkan harga namun permintaan melemah, atau menyesuaikan produksi dan tenaga kerja.
Joshua mengatakan, dampak lanjutan juga dapat terasa pada kelas menengah dan pasar tenaga kerja. Perusahaan berpotensi mengurangi lembur, menunda perekrutan, memangkas jam kerja, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, pelemahan rupiah juga berpotensi memicu inflasi biaya karena dolar AS memengaruhi harga BBM, LPG, pupuk, obat-obatan, bahan pangan impor, hingga ongkos produksi industri.
“Karena itu, mengatakan rupiah lemah menguntungkan tanpa menjelaskan struktur biaya Indonesia adalah penyederhanaan yang berbahaya,” katanya.
Joshua juga mengingatkan pelemahan rupiah tidak otomatis memperbaiki neraca perdagangan. Menurutnya, manfaat terhadap ekspor sangat tergantung pada permintaan global, harga komoditas, serta kandungan impor dalam barang ekspor Indonesia.
Ia mencontohkan data Badan Pusat Statistik Januari-Februari 2026 menunjukkan defisit nonmigas terdalam dengan Tiongkok berasal dari impor mesin, perlengkapan elektrik, dan kendaraan, yang mencerminkan tingginya ketergantungan industri domestik terhadap barang modal impor.
Ia juga menilai narasi influencer yang membenarkan pelemahan rupiah secara berlebihan berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat untuk membeli dolar AS secara spekulatif.
Menurut dia, hal tersebut bertentangan dengan langkah Bank Indonesia yang sedang menjaga stabilitas rupiah, termasuk dengan memperketat ketentuan transaksi valuta asing dan pengawasan pembelian dolar AS.
“Yang harus ditindak bukan sekadar pendapat yang berbeda, melainkan informasi yang menyesatkan atau ajakan spekulasi yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar,” ujarnya.
Joshua menegaskan pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat edukasi publik bahwa stabilitas rupiah penting untuk menjaga harga barang, biaya produksi, lapangan kerja, dan daya beli masyarakat.
“Pemerintah, BI, OJK, dan pelaku industri keuangan perlu memperkuat edukasi publik bahwa nilai tukar bukan alat permainan sentimen, melainkan harga kepercayaan terhadap ekonomi,” tandasnya.
