Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, mencatat hasil evaluasi WFH ASN sejak April 2026 telah berhasil menghemat anggaran perjalanan dinas hingga Rp 1,95 triliun.
Selain itu, terdapat utilitas pemerintah yang berhasil dihemat senilai Rp 65,6 miliar, dan tercatat kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE).
“Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya,” kata Rini melalui keterangannya, dikutip Jumat (29/5).
Menurut Rini, sekitar 95 persen layanan publik berada dalam kondisi stabil bahkan mengalami peningkatan selama penerapan fleksibilitas kerja. Tingkat kepuasan masyarakat juga dinilai tetap terjaga, sementara seluruh pengaduan publik tetap ditangani melalui kanal resmi yang tersedia.
Rini mengatakan transformasi budaya kerja harus didukung fondasi Digital Public Infrastructure (DPI), meliputi identitas digital, pertukaran data antarinstansi, hingga sistem pembayaran digital pemerintah.
Menurut dia, fondasi tersebut menjadi syarat penting untuk membangun birokrasi yang terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri, dan lebih tepercaya.
“Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil. Fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, justru harus memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas kinerja,” tambahnya.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah turut mencatat sejumlah hal yang masih perlu diperkuat, mulai dari budaya kerja digital hingga pola koordinasi antar unit maupun antar instansi.
Pemerintah juga mendorong setiap instansi agar tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal meskipun menerapkan sistem kerja fleksibel.
“Ke depan, fleksibilitas kerja harus semakin matang implementasinya. Tidak hanya fleksibel dalam tempat bekerja, tetapi juga semakin kuat dari sisi tata kelola, koordinasi, dan pencapaian kinerja organisasi,” tutur Rini.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah memperpanjang kebijakan WFH untuk ASN dalam sepekan sekali hingga dua bulan ke depan.
“Kemudian tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” kata Airlangga di Istana Negara, dikutip Jumat (29/5).
