PBB Masukkan Israel ke Daftar Hitam, Tel Aviv Ngamuk dan Putus Hubungan

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali memanas setelah organisasi dunia itu dilaporkan memasukkan Israel ke dalam daftar hitam pelaku kekerasan seksual di wilayah konflik. Langkah tersebut langsung memicu kemarahan Tel Aviv hingga mendorong pemerintah Israel memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan negaranya tidak lagi akan berhubungan dengan kantor Guterres selama diplomat asal Portugal itu masih menjabat sebagai kepala organisasi internasional tersebut.

"Kami selesai dengan sekretaris jenderal ini," kata Danon dalam video yang diunggah di platform X pada Kamis (28/5/2026).

Pernyataan keras itu muncul setelah kantor Guterres menyiapkan laporan tahunan terkait kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Laporan tersebut secara rutin disampaikan lebih dulu kepada negara-negara terkait sebelum dipublikasikan secara resmi.

Sejak Agustus tahun lalu, laporan itu telah memperingatkan bahwa Israel berpotensi dimasukkan ke dalam daftar pihak yang diduga atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata.

Menurut Danon, keputusan memasukkan Israel ke dalam daftar hitam tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat diterima.

"Keputusan untuk memasukkan Israel ke daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan," ujarnya.

Ia juga menuding Guterres dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel.

"Sekretaris jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima," katanya lagi.

Misi Israel untuk PBB kemudian mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka tidak akan melakukan kontak apapun dengan kantor sekretaris jenderal selama Guterres masih memimpin PBB.

Kementerian Luar Negeri Israel juga melontarkan kecaman keras terhadap laporan tersebut.

Juru bicara kementerian luar negeri Israel, Oren Marmorstein, menyebut keputusan PBB sebagai tindakan memalukan dan absurd.

"Keputusan PBB yang memalukan dan absurd untuk memasukkan entitas Israel dalam lampiran laporan CRSV (kekerasan seksual terkait konflik) adalah bukti lebih lanjut mengenai sifat asli PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menjadikan Israel sebagai target utamanya," tutur Marmorstein melalui X.

Dari pihak PBB, juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan pihaknya mengetahui komentar Danon.

"Dari pihak kami, pintu sekretaris jenderal tetap terbuka," kata Dujarric, dilansir Al Jazeera.

Sementara itu, Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Reem Alsalem, justru menilai langkah memasukkan Israel ke daftar hitam sudah sangat terlambat.

"Pencantuman ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama," tulis Alsalem di X. "Pencantuman ini tidak bisa datang lebih cepat lagi," tambahnya.

Ia mengaku sebelumnya telah menyampaikan kekecewaan karena Israel belum dimasukkan ke daftar tersebut lebih awal.

"Saya sebelumnya telah menyatakan kekecewaan bahwa Israel belum dimasukkan ke daftar, mengingat kekerasan seksual sistematis, berskala besar, dan mengerikan yang dilakukan Israel terhadap perempuan, laki-laki, dan anak-anak Palestina yang telah didokumentasikan dan diverifikasi secara independen," ujarnya.

Laporan PBB tahun lalu menyebut terdapat "informasi kredibel" mengenai kekerasan seksual yang dilakukan aparat keamanan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya. PBB juga menyatakan tim pemeriksa mereka ditolak masuk ke fasilitas-fasilitas tersebut.

Namun Danon membantah tuduhan tersebut dan mengatakan pihak Israel telah mengundang perwakilan PBB untuk memeriksa langsung tuduhan itu.

"Kami mengundang perwakilan PBB datang ke Israel untuk memeriksa tuduhan-tuduhan konyol tersebut. Mereka memilih tidak datang," katanya.

Selama perang Israel di Gaza sejak 2023, banyak tahanan Palestina, terutama yang berasal dari Gaza, mengungkap dugaan perlakuan tidak manusiawi oleh penjaga penjara dan tentara Israel, termasuk penyiksaan serta kekerasan seksual.

Berbagai organisasi hak asasi manusia internasional menyebut kesaksian-kesaksian tersebut merupakan bagian dari pola yang lebih luas dan sistematis.

Laporan West Bank Protection Consortium bulan lalu juga menemukan bahwa kekerasan seksual dan bentuk kekerasan berbasis gender lain yang dilakukan pemukim serta tentara Israel telah mendorong warga Palestina meninggalkan wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Tidak hanya warga Palestina, sejumlah aktivis asing yang ikut dalam armada bantuan menuju Gaza juga mengaku mengalami pelecehan saat ditahan Israel.

Mereka menyebut para aktivis yang dibebaskan setelah ditangkap di perairan internasional mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk sedikitnya 15 kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan.

Awal bulan ini, Israel juga menolak tuduhan pemerkosaan oleh tentaranya yang dimuat dalam tulisan jurnalis senior New York Times, Nicholas Kristof.

Pemerintah Israel bahkan mengancam akan menggugat surat kabar tersebut. Laporan Kristof didasarkan pada kesaksian 14 korban Palestina laki-laki dan perempuan.

Hubungan antara PBB dan Israel memang terus memburuk sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Sejak perang dimulai, otoritas Israel berkali-kali mengkritik Guterres dan pejabat PBB lainnya karena mengecam operasi militer Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina.

Pada 2024 lalu, Israel bahkan menetapkan Antonio Guterres sebagai "persona non grata" atau sosok yang tidak diterima di negara tersebut.