Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara Grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) mulai menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi implementasi kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam (SDA) yang tengah disiapkan pemerintah melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Corporate Secretary GEMS Sudin mengatakan perseroan saat ini masih melakukan penelaahan terhadap rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor SDA sekaligus menyiapkan penyesuaian mekanisme ekspor yang akan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027.
“Terkait rencana pemerintah tentang PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam, Perseroan sedang melakukan penelaahan terhadap rencana kebijakan pemerintah dan melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk melaksanakan mekanisme pelaksanaan ekspor yang akan berlaku secara penuh pada tanggal 1 Januari 2027,” ujar Sudin dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (29/5/2026).
GEMS menyampaikan pihaknya juga terus memantau perkembangan regulasi guna melakukan analisis lebih mendalam terhadap potensi dampak kebijakan tersebut, baik terhadap kelangsungan usaha, kegiatan operasional, hingga kondisi keuangan perseroan.
Selain itu, perseroan juga tengah menyiapkan strategi mitigasi dalam menghadapi tahap awal implementasi kebijakan yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
“Terkait strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut, Perseroan sedang melakukan rencana mitigasi dalam menyikapi tahap awal kebijakan yang berlaku mulai 1 Juni 2026, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan,” tulis manajemen.
Baca Juga
- Emiten Grup Sinarmas GEMS Tebar Dividen Rp1,93 Triliun, Cek Jadwalnya
- Grup Sinarmas Golden Energy Mines (GEMS) Tebar Dividen Rp1,39 Triliun
- Emiten Grup Sinarmas GEMS Catatkan Produksi Batu Bara 54,9 Juta Ton 2025
Perseroan menambahkan proses evaluasi akan dilakukan secara berkala agar GEMS lebih siap menghadapi implementasi penuh skema ekspor satu pintu pada awal 2027.
Adapun, rencana ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan diimplementasikan penuh mulai 1 Januari 2027. Nantinya, Danantara diproyeksikan menjadi eksportir tunggal atau pengelola sistem satu pintu untuk ekspor komoditas SDA strategis nasional.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Dalam skema tersebut, penjualan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.
Tahap awal implementasi berlangsung pada 1 Juni—31 Agustus 2026, ketika perusahaan mulai mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, transaksi ekspor-impor direncanakan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.
“Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” ujar Prabowo.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal.
“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” kata Prabowo.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
