Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menghadapi tekanan dari eks rekan-rekannya yang mendirikan partai politik baru. Gelombang ini terjadi jelang pemilu yang diperkirakan digelar paling cepat tahun ini.
Anwar berkuasa di Malaysia sejak 2022. Selama lebih dari dua dekade, Anwar dikenal sebagai pemimpin oposisi yang menyuarakan gerakan melawan korupsi.
Hampir empat tahun memimpin Malaysia, Anwar dipuji karena menciptakan stabilitas politik di negara tersebut.
Namun, di saat bersamaan, ia menghadapi sejumlah persoalan seperti pembelotan di koalisi penguasa, lambatnya reformasi kelembagaan, hingga lemahnya pengawasan pemberantasan korupsi.
Terkait pembelotan, Anwar kini menghadapi kenyataan bahwa seorang eks rekannya berubah menjadi lawan politik. Sosok tersebut adalah mantan Menteri Ekonomi Malaysia, Rafizi Ramli, yang dulu digadang-gadang menjadi pengganti Anwar di partai penguasa PKR.
Alih-alih menjadi penerus Anwar di PKR, Rafizi justru mengambil alih sebuah partai kecil di Malaysia, Partai Bersama. Rafizi bahkan rela melepaskan kursinya di parlemen demi membangun partai tersebut.
Saat ini, Partai Bersama menjadi pesaing baru PKR. Mereka menerima lebih dari 18 ribu pengajuan anggota, yang sepertiganya merupakan eks elite dan kader PKR.
“Bila lebih banyak lagi anggota parlemen PKR yang mendukung Rafizi keluar dari partai, Anwar akan kehilangan legitimasi sebagai PM,” kata seorang anggota parlemen PKR yang kini mengkritik Anwar, Hassan Abdul Karim pada Jumat (29/5), seperti dikutip Reuters.
Sampai sekarang belum ada respons dari kantor Anwar terkait banyaknya elite dan kader partainya yang berpindah ke Partai Bersama.
Sementara itu, juru bicara pemerintah Malaysia yang juga kepala informasi PKR, Fahmi Fadzil, mengaku pihaknya tak ambil pusing dengan eksodus elite dan kader tersebut.
Fahmi menyebut, dalam dua bulan terakhir partainya menerima 5.000 pendaftaran kader baru. Bersamaan dengan itu, jumlah anggota PKR disebut masih berada di angka satu juta orang.
