Kebijakan kerja fleksibel (flexibility working) dan juga work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS yang sempat menuai pro-kontra ternyata membuahkan hasil mengejutkan.
Sistem kerja baru ini justru berhasil menghemat anggaran negara dalam jumlah yang sangat fantastis yakni mencapai Rp2 triliun.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat efisiensi operasional pemerintah melonjak tajam selama periode evaluasi April 2026.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar soal membolehkan PNS bekerja dari mana saja. Langkah ini adalah bagian dari perombakan besar-besaran cara kerja pemerintahan agar adaptif dengan teknologi digital.
"Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya," ujar Menteri Rini dalam keterangannya.
Berdasarkan data resmi hasil evaluasi nasional, berikut adalah rincian anggaran negara yang berhasil diselamatkan selama satu bulan penerapan sistem kerja fleksibel, yakni Anggaran Perjalanan Dinas Berhasil dipangkas dan diefisiensikan sebesar Rp1,95 triliun.
Sementara itu, Biaya Utilitas Gedung Pemerintah mulai dari tagihan listrik, air, dan fasilitas kantor negara hemat hingga Rp65,6 miliar.
Rini menambahkan tercatat pula terjadi percepatan digitalisasi yakni terjadi lonjakan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) hingga 100.817 dokumen baru, yang memangkas penggunaan kertas (paperless).
Ia juga merinci sebanyak 95 persen sektor layanan publik dilaporkan tetap stabil, bahkan beberapa di antaranya mengalami peningkatan performa.
Tingkat kepuasan masyarakat juga diklaim tetap terjaga karena seluruh aduan publik yang masuk melalui kanal resmi tetap direspons dengan cepat oleh petugas.
