Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno memandang selagi masa penundaan insentif, pemerintah perlu mempertimbangkan pengalihan subsidi motor listrik untuk pengembangan transportasi umum berbasis kendaraan listrik di daerah.
Tujuannya, kata Djoko, agar insentif motor listrik dapat lebih tepat sasaran. Hal ini juga penting untuk mengantisipasi agar tidak menambah masalah baru di perkotaan.
“Seperti kemacetan dan tingginya angka kecelakaan sepeda motor,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, pemberian subsidi ke pemerintah daerah yang berkomitmen menyelenggarakan transportasi umum berbasis kendaraan listrik lebih tepat sasaran.
Langkah ini akan menjadi stimulus baru bagi penguatan ekosistem transportasi lokal. Pasalnya, saat ini tercatat sudah ada 42 pemerintah daerah (pemda) yang mengalokasikan APBD mereka untuk menyelenggarakan angkutan umum modern melalui skema pembelian layanan alias buy the service/BTS.
Bahkan, tiga di antaranya Pemerintah Kota Pekanbaru, Semarang, dan Batam telah melangkah lebih jauh dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengunci persentase khusus dari APBD untuk subsidi angkutan umum.
Baca Juga
- Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta, Moeldoko Usulkan Ojol Jadi Prioritas
- Honda (AHM) Masih Menanti Guyuran Subsidi Motor Listrik
- Nasib Subsidi Motor Listrik 2025 Masih Menggantung
Djoko melanjutkan, subsidi yang tepat sasaran dapat dilakukan dengan membangun transportasi umum berbasis kendaraan listrik di daerah lingkar tambang nikel, seperti Konawe (Sulawesi Tenggara), Weda (Maluku Utara), dan Morowali (Sulawesi Tengah), sudah sepatutnya mendapatkan perhatian lebih.
Selama ini, daerah-daerah tersebut terjebak fakta bahwa tingkat kemiskinan tinggi sementara sumber daya alamnya melimpah dan menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara.
Ironisnya, masyarakat lokal belum banyak menikmati hasil bumi mereka sendiri. Penyediaan transportasi publik berbasis listrik di wilayah-wilayah ini bukan sekadar urusan mobilitas, melainkan simbol kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus wujud nyata dari keadilan sosial.
Alih-alih ojek online (ojol), alokasi insentif motor listrik senilai Rp5 juta perlu diprioritaskan bagi dua kelompok masyarakat, yakni warga di daerah lingkar tambang nikel sebagai bentuk keadilan wilayah, serta penduduk di pulau-pulau kecil yang menghadapi kendala ketahanan energi (kesulitan BBM).
Misalnya, Kabupaten Asmat karena keterbatasan pasokan BBM sejak tahun 2007 telah mendorong wilayah tersebut mengadopsi kendaraan listrik sebagai moda transportasi utama secara swadaya.
Sayangnya, selama ini kebijakan insentif kendaraan listrik seolah menutup mata terhadap nasib masyarakat di daerah penghasil mineral nikel.
“Wilayah-wilayah yang menjadi penyedia bahan baku utama baterai ini justru masih terjebak dalam lingkaran ketidaksejahteraan,” tambahnya.
Insentif kendaraan listrik tidak boleh hanya menjadi pemanis bagi masyarakat urban, tetapi harus menjadi instrumen penuntasan kemiskinan dan pembenahan mobilitas di daerah hulu penambangan.
Menurutnya, hanya dengan cara itulah, transisi energi bersih di Indonesia dapat berjalan secara hakiki, bukan sekadar pergeseran emisi, melainkan sebuah lompatan menuju kesejahteraan yang berkeadilan.
