Matamata.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyiapkan lahan seluas 24.000 hektare di Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan guna mendukung program percepatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW).
"Ketersediaan lahan, berdasarkan identifikasi yang kami lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN, di Pulau Jawa ini sudah tersedia sekitar 24 ribu hektare," ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Lahan tersebut selanjutnya akan diverifikasi bersama oleh Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, dan PT PLN (Persero). Pemerintah nantinya akan menghubungkan pembangkit di lahan tersebut dengan infrastruktur transmisi dan gardu induk milik PLN.
Sebagai tahap awal dari proyek 100 GW ini, pemerintah mempercepat pengembangan PLTS berkapasitas 17 GW. Proyek awal ini juga akan dikombinasikan dengan sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS) berkapasitas sekitar 33 GW.
Secara keseluruhan, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Jisman P. Hutajulu, menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan total pengembangan PLTS mencapai 100,7 gigawatt peak (GWp) dengan dukungan BESS sebesar 145,8 gigawatt hour (GWh). Program ini dibagi menjadi dua skema utama:
PLTS Skala Besar: Kapasitas 87,5 GWp yang terhubung ke jaringan listrik nasional, didukung BESS sebesar 111 GWh.
PLTS Terdistribusi (Skala Kecil): Kapasitas 13,2 GWp untuk menjangkau wilayah terpencil dan pedesaan, didukung BESS sebesar 34,8 GWh.
Dari sisi keekonomian, tarif listrik PLTS skala besar diperkirakan berada di kisaran 5,5 hingga 25 sen dolar AS per kWh. Sementara untuk skala kecil, tarifnya berkisar antara 9 hingga 40 sen dolar AS per kWh, tergantung kapasitas penyimpanan energi yang digunakan.
Megaproyek PLTS 100 GW ini diperkirakan membutuhkan investasi yang fantastis, yakni mencapai 71,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.140 triliun.
Proyek ini menjadi prioritas utama setelah Presiden Prabowo Subianto menargetkan pengembangan PLTS harus mencapai 100 GW dalam kurun waktu 2026–2028. Target ini tergolong sangat ambisius, mengingat kapasitas terpasang PLTS di Indonesia saat ini baru mencatatkan angka sekitar 1,5 GW. (Antara)
