Pemerintah melalui Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik S.Deyang mendukung penuh langkah efisiensi anggaran pemerintah dengan memastikan efektivitas Makan Bergizi Gratis (MBG).
"BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal," ujar Nanik dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Sinergi Kemenkeu dan BGN dalam optimalisasi anggaranSinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BGN menjadi faktor kunci dalam upaya optimalisasi anggaran. Nanik menjelaskan kedua institusi ini telah berjalan baik dalam memastikan keberlanjutan Program MBG sebagai salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Dengan koordinasi yang baik, aspek tata kelola anggaran dapat dijalankan dengan transparan dan akuntabel.
"Sinergi antara Kemenkeu dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas Program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," ujarnya.
Pelaksanaan Program MBG yang BerkelanjutanDalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, BGN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp268 triliun yang secara spesifik dialokasikan untuk kelangsungan operasional Program MBG. Alokasi anggaran ini mempertimbangkan kebutuhan menyeluruh untuk mendukung pelaksanaan program secara nasional, termasuk distribusi makanan bergizi dan penyediaan fasilitas pendukung.
Program MBG telah berhasil menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia hingga 24 Mei 2026. Penyaluran makanan bergizi disalurkan melalui 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar ke berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah memastikan program tetap berjalan optimal meski dilakukan penyesuaian efisiensi pada sejumlah pos operasional.
Menurut Nanik, efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelaksaan program agar semakin tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap Program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan," ujar Nanik.
