Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mampu membawa dampak masif bagi jutaan anak Indonesia. Tidak sekadar menjadi solusi pemenuhan gizi di sekolah, program ini dirancang sebagai program strategis pemerintah untuk mengurai permasalahan struktural ekonomi keluarga rentan yang berimbas pada permasalahan stunting.
Ahli Gizi IPB sekaligus Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni IPB Departemen Gizi, Lesda Lybaws, M.Gz, mengatakan MBG merupakan wujud nyata investasi jangka panjang negara yang langsung menyentuh akar permasalahan di masyarakat.
“Masalah stunting di Indonesia layaknya fenomena gunung es yang memiliki akar multidimensional mulai dari, asupan makan, ekonomi (keluarga), hingga buruknya sanitasi yang memicu infeksi berulang pada anak,” ujar Lesda dalam keterangannya, Jumat, 29 Mei 2026. Menurut Lesda, MBG secara komprehensif memotong rantai permasalahan stunting. Kini, program MBG tidak hanya menyasar anak usia sekolah, namun telah mencakup sasaran 3B, yakni Balita, Ibu Menyusui (Busui), dan Ibu Hamil (Bumil) guna menyasar periode emas 1.000 hari pertama kehidupan.
Senada dengan pendapat Lesda, di balik narasi pemberian makan siang, MBG juga sejatinya hadir sebagai jembatan untuk mengatasi kerentanan ekonomi keluarga.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dr. Tri Nuryanti, mengatakan MBG bukan sekadar pemberian makan siang. MBG juga menjadi jembatan untuk mengatasi kerentanan ekonomi keluarga.
Dia mengungkapkan masih ada 81 kabupaten kota yang rentan rawan pangan. Di wilayah-wilayah tersebut, keluarga prasejahtera kerap harus mengalokasikan minimal 65 persen dari total pendapatan mereka hanya untuk belanja pangan.
Baca Juga :
Purbaya Pastikan Program MBG Berlanjut pada 2027Dengan begitu, lanjut dia, MBG membantu memperbaiki struktur ekonomi keluarga prasejahtera, yang selama ini terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat tingginya beban pemenuhan kebutuhan dasar, yang berdampak pada timbulnya masalah kesehatan dan kualitas hidup mereka selama ini. Kawal Peningkatan Kualitas MBG Program MBG juga perlu terus dikawal semua pihak agar perbaikan kualitas pelaksanaan di lapangan semakin membaik. Para pakar melihat pemerintah sangat serius bertransformasi dari sekadar konsep masak, bungkus, dan antar menjadi tata kelola sistem pangan yang terukur, aman, dan memberdayakan.
Lesda mengapresiasi langkah pemerintah yang semakin fokus pada kejelasan Standard Operating Procedure (SOP) teknis di dapur umum untuk memitigasi risiko insiden keamanan pangan.
“Prinsip dasar kita, makanan yang didistribusikan harus terjamin halal, aman, dan memberikan outcome yang baik. Evaluasi yang terus berjalan saat ini membuat program MBG semakin matang dan sempurna," tambah dia.
Dia mencontohkan di Gorontalo, Sulawesi Utara, operasional 117 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) diawasi secara ketat. Badan Gizi Nasional (BGN) tak segan membekukan operasional dapur yang melanggar standar pengelolaan air limbah (IPAL) maupun kualitas kelayakan bahan baku.
"Pernah didapati roti yang diberikan ke SPPG sudah agak berjamur. Itu langsung menjadi laporan kami ke pimpinan dan dapurnya saat itu juga kami tutup. Artinya, itu murni pelanggaran SOP," tegas Koordinator SPPG Provinsi Gorontalo, Zulkifli Taluhumala.
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Metrotvnews.com/Hendrik.
Menurut dia, setiap evaluasi dilakukan demi penyempurnaan program ke depan. Sebab, tidak pernah ada program yang dapat berjalan sempurna.
“Pastinya di lapangan masih banyak kekurangan. Namun, dari ketidaksempurnaan itu kami jadikan pembelajaran dan evaluasi agar pelayanan menjadi jauh lebih baik," ujar dia.
Selain pengawasan ketat, setiap dapur dikenakan batas radius distribusi maksimal lima kilometer agar makanan tiba di meja anak-anak dalam kondisi segar dan hangat. Lebih dari itu, ekosistem MBG kini diintegrasikan untuk memberdayakan petani lokal dan UMKM di sekitar sekolah.
Bapanas juga memastikan setiap wilayah menyajikan menu yang disesuaikan berdasarkan kekayaan pangan lokal dan diawasi ketat oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Bahan baku diuji agar bebas dari residu pestisida maupun pengawet berbahaya.
Di Kabupaten Gorontalo, dapur-dapur MBG mulai aktif menyerap jagung hasil panen petani setempat. Kemudian, menggandeng Dinas Perikanan untuk menyuplai ikan tuna fillet tangkapan nelayan lokal sebagai sumber protein utama.
Sinergi lintas sektor ini memastikan program MBG tidak hanya untuk memenuhi nutrisi bagi anak bangsa. Tapi, juga membangun kemandirian pangan, memberdayakan ekonomi lokal, dan mencetak generasi emas 2045 yang berdaya saing global.
