JAKARTA, KOMPAS.TV - Menanggapi potensi risiko geopolitik apabila Bandara Kertajati dijadikan pusat perawatan pesawat militer Amerika Serikat, pakar geopolitik dan keamanan nasional, Wibawanto Nugroho menilai hal tersebut sangat bergantung pada tata kelola atau pemerintahan yang diterapkan Indonesia.
Menurut Wibawanto, kerja sama dengan negara mana pun pada dasarnya tidak menjadi masalah selama dijalankan dengan tata kelola yang baik, transparan, serta memiliki aturan yang jelas.
"Semua itu kembali kepada governance. Kalau kita mau bekerja sama dengan dunia atau dengan negara mana pun, yang penting governance-nya. Semua bisa diukur secara teknis dan mekanis dengan disiplin tata kelola yang baik," ujarnya.
Selain itu, Indonesia juga harus mampu melakukan negosiasi secara realistis agar kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam setiap bentuk kerja sama internasional.
Terkait Bandara Kertajati, Wibawanto menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
"Kita tetap harus terbuka terhadap public trust dan informasi yang benar, sehingga masyarakat dapat mendukung kebijakan pemerintah. Intelijen tetap berjalan, tetapi kepercayaan publik yang dibangun melalui komunikasi yang baik dan dua arah juga harus berjalan," katanya.
Dengan demikian, menurut Wibawanto, potensi risiko geopolitik dapat diminimalkan apabila pemerintah mampu menjaga tata kelola yang baik, menjalankan negosiasi secara cermat, serta membangun komunikasi yang transparan kepada publik.
Baca Juga: Isu Bengkel Hercules Kertajati Jadi Pangkalan AS, Mahfuz Sidik dan DPR Beda Pandangan | BOLA LIAR
#geopolitik #kertajati #bengkelhercules #as
Penulis : Shinta-Milenia
Sumber : Kompas TV
- kertajati
- bengkel hercules
- as
- pangkalan as
- presiden prabowo
- kerja sama as ri
