JAKARTA, KOMPAS – Diplomasi Presiden Prabowo Subianto di Paris menghasilkan komitmen bisnis baru antara Indonesia dan Perancis senilai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 62 triliun. Kesepakatan itu lahir bersamaan dengan peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Perancis–Indonesia atau France-Indonesia High Level Business Council, Kamis (28/5/2026) waktu setempat.
Peluncuran dewan bisnis tersebut menjadi bagian dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Perancis. Dewan bisnis merupakan forum yang mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Perancis untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis kedua negara.
Melalui keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, momentum peluncuran dewan bisnis langsung menghasilkan empat kesepakatan komersial baru.
“Momentum peluncuran dewan bisnis tersebut turut menghasilkan empat kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar dolar AS yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan,” ujarnya.
Rosan menyebut, pencapaian tersebut memperlihatkan peningkatan kepercayaan dunia usaha Perancis terhadap Indonesia sebagai mitra strategis dengan prospek pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, iklim investasi di Indonesia juga dinilai kompetitif.
Rosan menjelaskan, Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Perancis–Indonesia dipimpin bersama oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie serta Chair France-Indonesia Business Council MEDEF International yang juga CEO Danone Antoine de Saint-Affrique. Forum itu dibentuk tidak hanya sebagai ruang dialog antarpelaku usaha, tetapi juga untuk mengawal realisasi investasi dan berbagai komitmen yang telah disepakati kedua negara.
Pada kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025, pemerintah kedua negara telah menandatangani 207 nota kesepahaman kerja sama dengan nilai lebih dari 11 miliar dolar AS. Untuk itu, keberadaan dewan bisnis diharapkan dapat membantu mengidentifikasi hambatan serta mempercepat penyelesaian kendala investasi.
“Yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh komitmen tersebut dapat direalisasikan. Karena itu, forum ini akan menjadi sarana untuk mengidentifikasi hambatan, mempercepat penyelesaian berbagai kendala, dan memastikan investasi berjalan optimal,” tutur Rosan.
Selain mengawal investasi yang telah berjalan, dewan bisnis menargetkan peningkatan perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada 2035. Pada 2024, pemerintah mencatat total nilai perdagangan antara Indonesia dan Perancis mencapai 2,4 miliar dolar AS. Namun, dari total nilai perdagangan itu Indonesia masih mencatat defisit neraca perdagangan sebesar 532 juta dolar AS.
Peluncuran dewan bisnis sebelumnya juga disinggung Presiden Prabowo dan Presiden Macron saat menyampaikan pernyataan pers bersama di Paris, pada hari yang sama dengan peluncuran dewan bisnis.
Prabowo mengatakan, hubungan Indonesia dan Perancis saat ini berada pada tingkat yang tinggi sehingga kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, dapat terus diperkuat.
Macron menambahkan, di tengah ketidakpastian global dan gangguan rantai pasok energi internasional akibat konflik geopolitik, kerja sama ekonomi kedua negara diharapkan dapat berkembang.
Keberadaan dewan bisnis diharapkan membawa kemajuan di sektor transisi energi, pertambangan, dan pertanian. Selain memperluas kerja sama ekonomi, Perancis dan Indonesia juga menegaskan pentingnya upaya penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian di kawasan Timur Tengah sebagai kepentingan bersama.
Kendati pemerintah memandang pembentukan dewan bisnis sebagai kemajuan hubungan ekonomi bilateral, pengamat menilai bahwa keberhasilan diplomasi perlu diukur dari realisasi dan posisi tawar Indonesia.
Direktur Eksekutif Para Syndicate Virdika Rizky Utama mengatakan, diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo ke Perancis semestinya tidak berhenti pada pernyataan kerja sama, seremoni, dan narasi bahwa Indonesia kian dihormati di dunia, tetapi perlu diukur dengan hasil yang konkret.
Dalam konteks Eropa, Perancis memang bisa menjadi pintu masuk bagi Indonesia. Akan tetapi, Indonesia tidak bisa menafikan berbagai kepentingan Eropa. Dalam isu kelapa sawit, nikel, deforestasi, standar lingkungan, rantai pasok, dan perdagangan, posisi Indonesia dan Eropa sering tidak sejalan.
Oleh karena itu, kata Virdika, Indonesia harus memiliki agenda yang jelas seperti mendorong perlakuan dagang yang lebih adil dari Uni Eropa. Menurut dia, tanpa agenda seperti itu, hubungan yang terbangun justru akan timpang karena Perancis dapat memperoleh pasar bagi industri pertahanan, akses ekonomi, dan legitimasinya di Indo-Pasifik, sedangkan manfaat konkret dan penguatan posisi tawar Indonesia masih perlu dibuktikan.
Pada Jumat (29/5/2026) waktu setempat, Presiden Prabowo mengakhiri rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Perancis. Kepala Negara bersama delegasi terbatas lepas landas dari Bandara Orly, Paris, menuju Jakarta.
Setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dari pasukan jajar kehormatan. Tampak menyambut Kepala Negara di depan karpet merah yakni Menteri Urusan Frankofoni, Kemitraan Internasional, dan Warga Negara Prancis di Luar Negeri Eléonore Caroit dan Gubernur Militer Paris Jenderal Loïc Mizon.
Di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo turut dilepas oleh sejumlah pejabat, antara lain Duta Besar Perancis untuk Indonesia Fabien Penone, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Mohamad Oemar, serta Atase Pertahanan RI di Paris Marsma TNI Hendra Gunawan.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan kembali ke Jakarta yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
