Ahmad Rizal Ramdhani Direktur Utama Perum Bulog memastikan petugas penyerapan gabah tetap bekerja tanpa mengenal hari libur, termasuk di tengah kebijakan work from home (WFH) untuk menjaga stok pangan nasional dan memperkuat target swasembada beras.
Ia mengatakan, petugas yang bertugas menyerap gabah harus selalu berada di lokasi panen agar hasil petani dapat terserap secara optimal.
“Kalau (petugas) yang serap gabah, enggak ada WFH dia. Enggak ada tanggal merah dia. Petani tiap hari panen, kalau ada panen ya, dia (petugas penyerap gabah) ada di situ,” kata Rizal usai pemotongan hewan kurban di Jakarta, Jumat (29/5/2026) yang dikutip Antara.
Tidak hanya petugas lapangan, kata dia, aktivitas di gudang Bulog juga berlangsung selama 24 jam penuh setiap hari. Menurut Rizal, tingginya volume gabah yang masuk dari berbagai daerah sentra produksi membuat operasional gudang semakin sibuk sepanjang musim panen tahun ini.
Ia menyebut para pekerja gudang nyaris tidak memiliki waktu istirahat karena harus menerima pasokan gabah dan beras dalam jumlah besar setiap hari.
Akibat tingginya serapan, sebagian besar gudang Bulog yang memiliki kapasitas sekitar 4 juta ton kini telah terisi. Karena itu, Bulog tengah mencari tambahan kapasitas penyimpanan melalui kerja sama penyewaan gudang swasta. “Sekarang kita cari tambahan (sewa) gudang-gudang (swasta kapasitas) dua juta ton,” ujarnya.
Rizal menilai tingginya penyerapan gabah menjadi indikator meningkatnya produksi pertanian nasional sekaligus menunjukkan kepercayaan petani terhadap Bulog sebagai penyangga pangan pemerintah.
Meski demikian, Bulog masih mengandalkan kerja sama dengan berbagai mitra maklon untuk memperkuat penyerapan gabah. Hal itu dilakukan karena jumlah tenaga kerja organik yang dimiliki perusahaan masih terbatas.
Saat ini Bulog memiliki sekitar 4.000 pegawai organik. Jika digabung dengan tenaga outsourcing, jumlah pekerja mencapai sekitar 10.000 orang di seluruh Indonesia. Namun, tenaga yang dapat diterjunkan langsung ke lapangan diperkirakan hanya sekitar 3.000 orang.
Lebih lanjut, Rizal menjelaskan bahwa penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029 memberikan dampak positif terhadap kualitas beras nasional.
Melalui aturan tersebut, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas yang telah memasuki usia panen. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pengadaan gabah atau setara beras sebanyak 4 juta ton sepanjang 2026 guna memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Menurut Rizal, sistem pengawasan kualitas gabah yang semakin ketat membuat mutu beras hasil serapan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. “Dampaknya sekarang bagus, berasnya lebih bagus. Kalau kemarin mohon maaf ada yang rendemennya rendah,” katanya.
Untuk memastikan proses penyerapan berjalan optimal, Bulog juga memperkuat sistem jemput gabah langsung ke lokasi panen dengan pendampingan Babinsa. Skema ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus meminimalkan potensi kecurangan di lapangan.
Hingga akhir Mei 2026, Bulog mencatat penyerapan hasil panen petani telah mencapai sekitar 2,96 juta ton setara beras atau 74 persen dari target 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah tahun ini.
Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog saat ini mencapai 5,3 juta ton. Jumlah tersebut menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan beras di seluruh wilayah Indonesia. (ant/bil/iss)
