Jakarta, VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mendukung langkah pemerintah membentuk BUMN khusus yang berperan dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis.
Menurutnya, BUMN Ekspor Sumber Daya Alam adalah jalan baru kedaulatan ekonomi dan strategi penguatan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mencegah kebocoran nilai ekspor komoditi strategis, serta mengamankan devisa negara.
“Pembentukan BUMN Ekspor SDA strategis harus ditempatkan dalam kerangka Ekonomi Konstitusi Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Kebijakan ini adalah strategi lanjutan dari program hilirisasi SDA, mengamankan devisa negara, dan mencegah kebocoran nilai ekspor komoditi strategis. Dan, semua itu wujud dari kedaulatan ekonomi demi kekayaan SDA untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ujar Nurdin Halid dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 Juni 2026.
Nurdin menekankan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI yang menyatakan akan membentuk BUMN khusus untuk menangani ekspor sejumlah komoditas strategis. BUMN tersebut dibentuk untuk mengatasi praktik under invoicing yang diduga telah merugikan negara Rp 15.400 triliun selama 34 tahun.
Menurut Nurdin, kehadiran PT DSI sebagai BUMN Ekspor SDA strategis merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, mendorong industrialisasi berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, memperbaiki tata kelola ekspor, serta memastikan kekayaan sumber daya alam memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Pembentukan BUMN khusus pengelola SDA strategis harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yakni upaya negara memperkuat tata kelola sumber daya alam dan memperbaiki struktur ekspor nasional. Ini tentu salah satu strategi Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mewujudkan kedaulatan ekonomi sehingga kekayaan alam Indonesia bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Nurdin.
Menurut Nurdin, PT DSI sebagai BUMN khusus ekspor harus berperan sebagai orkestrator, agregator, dan penguat ekosistem ekspor nasional. Dengan peran tersebut, BUMN dapat menyatukan kekuatan produksi, pembiayaan, logistik, standardisasi mutu, hilirisasi, hingga penetrasi pasar global.
Dengan desain regulasi dan kelembagaan yang tepat, perusahaan negara maupun swasta yang bergerak di sektor sumber daya alam akan terdorong untuk melakukan hilirisasi SDA dan tidak lagi sekadar pengekspor bahan mentah dan bahan setengah jadi.
