Pagi ini, saya tertegun membaca satu baris kalimat dari penulis Kalis Mardiasih: "Mengapa tidak semua orang kaya? Karena adanya distribusi nilai dalam sistem yang timpang dan tidak setara."
Entah kenapa, kalimat itu seperti benang merah yang mengaitkan buku yang saya baca dengan hiruk-pikuk di podium paripurna DPR beberapa waktu lalu.
Di sana, Presiden Prabowo Subianto menyatakan sebuah realitas pahit. Beliau menyebut bahwa rakyat Indonesia sebenarnya tidak bermimpi hidup kaya raya. Mereka hanya ingin hidup layak: punya pekerjaan pantas, rumah teduh, makanan bergizi, dan pendidikan yang bisa mengangkat derajat anak-anak mereka.
Sebagai mahasiswa dengan peminatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dan analis SDM Aparatur di Instansi Pemerintahan, pidato itu bukan sekadar retorika politik di telinga saya. Itu adalah diagnosis singkat tentang bagaimana sistem telah sukses merekayasa harapan dan mengerdilkan impian rakyatnya sendiri.
"Realistis": Bekas Luka dari Kelas PekerjaMari bayangkan bapak-ibu kita yang duduk lelah di rumah-rumah pinggiran kota. Saat mendengar kalimat "rakyat tidak bermimpi kaya raya", perasaan mereka mungkin terbelah.
Di satu sisi, itu sangat valid. Mereka tak pernah muluk-muluk bermimpi punya Lamborghini atau private jet. Bisa bayar SPP anak tepat waktu dan makan dengan lauk yang pantas saja sudah jadi bentuk kemewahan tersendiri. Anak tak perlu "kerja serabutan" karena kepepet ekonomi adalah doa harian mereka.
Namun di sisi lain, di balik kata "cukup layak" itu, ada kelelahan lurus generasi. Orang tua kita sudah terlalu lama direm oleh struktur kerja yang kejam. Gaji yang naiknya selembut siput tak pernah sepadan dengan harga beras yang meroket tajam.
Untuk keluarga menengah ke bawah, bermimpi "kaya raya" itu tabu. Maka keluarlah nasihat andalan: "Yang realistis aja, Nak. Cari kerja yang tetap, nggak usah aneh-aneh."
Sikap "realistis" ini sebenarnya adalah bekas luka. Mereka bukan tidak mau bermimpi besar, tapi pengalaman mengajarkan bahwa kerja keras bagai kuda seringkali tak sebanding dengan reward-nya. Akses untuk naik kelas selalu terhalang oleh koneksi, privilege, dan posisi sosial.
Sebagai orang tua di era sekarang, jujur saja, dada ini sering terasa sesak saat menatap wajah anak-anak yang sedang terlelap tidur. Di tengah carut-marutnya kondisi saat ini—mulai dari badai PHK, sulitnya mencari kerja, hingga biaya hidup yang mencekik—ada ketakutan besar yang selalu menghantui. Kita cemas, apakah kelak anak-anak kita juga harus dipaksa memotong mimpi mereka sendiri demi bisa sekadar bertahan hidup?
Kacamata Mahasiswa PSDM: Sistemnya Memang Perlu DirombakSebagai mahasiswa yang setiap hari belajar soal SDM, saya dididik untuk memandang pekerja bukan cuma sebagai "sumber daya" atau sekrup mesin pabrik. Manusia punya aspirasi, kebutuhan, dan konteks sosial.
Tulisan Kalis soal "distribusi nilai" sangat relate dengan bagaimana sebuah organisasi mendistribusikan peluang dan penghargaan.
Jika konsep ini kita tarik ke level negara, kita akan sadar bahwa ketimpangan itu nyata. Distribusi nilai yang berantakan terjadi di struktur kerja kita, di sistem pendidikan kita, dan di kebijakan ketenagakerjaan kita. Pidato Presiden soal "hidup layak" harusnya jadi momentum bersih-bersih sistem. Negara harus berani menyentuh akar masalahnya.
Mulai dari upah yang adil dan sesuai produktivitas, peluang upskilling yang tidak cuma dikuasai segelintir elite, hingga perlindungan sosial yang solid. Ketakutan akan kemiskinan tidak boleh lagi menjadi sensor otomatis yang mematikan mimpi anak muda.
Batas Bawah, Bukan Garis FinishBarangkali, tidak bermimpi kaya raya bukan berarti rakyat miskin ambisi. Ambisi itu hanya sedang pingsan karena terlalu sering dihantam kenyataan: dibayar murah, dipinggirkan, dan dibiarkan tanpa jaminan hari tua.
Kemiskinan, pada akhirnya, bukan cuma perkara dompet yang tipis. Kemiskinan adalah hilangnya kesempatan, hilangnya suara, dan terampasnya hak untuk sekadar memimpikan hidup yang lebih baik.
Sebagai anak dari keluarga biasa-biasa saja, saya menaruh harapan besar. Saya ingin melihat negara melangkah lebih jauh. Jangan cuma memastikan rakyat "tidak perlu bermimpi kaya".
Ciptakanlah sistem di mana anak dari keluarga paling miskin sekalipun boleh bermimpi menjadi apa saja, tanpa harus ditertawakan dan dianggap naif.
Semoga kelak, "hidup layak" bukan lagi dianggap sebagai garis finish pencapaian negara, melainkan sekadar batas bawah. Sebuah pijakan dasar agar kita semua bisa membangun kehidupan yang lebih manusiawi, adil, dan tentu saja, bermartabat.
