Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meminta pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi yang dinilai mengganggu daya saing Indonesia di tengah ketatnya persaingan global memperebutkan arus modal baru.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana saat menyambangi Kantor Staf Presiden (KSP), Jumat (29/5/2026). Ma’ruf mengatakan, Indonesia sejatinya masih memiliki daya tarik investasi yang kuat didukung pasar domestik besar, agenda hilirisasi, serta posisi strategis dalam rantai pasok global.
Kendati demikian, investor saat ini menaruh perhatian besar terhadap kecepatan eksekusi proyek, sinkronisasi kebijakan, hingga kepastian proses investasi di lapangan.
“Minat investor untuk masuk ke Indonesia masih tinggi. Yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana proses investasi dapat berjalan lebih cepat, lebih sinkron, dan memiliki kepastian waktu yang jelas,” ujar Ma’ruf dalam keterangannya.
Dalam pertemuan tersebut, HKI juga menyampaikan sejumlah isu strategis yang dihadapi kawasan industri di berbagai daerah. Persoalan itu mencakup implementasi proyek strategis nasional (PSN), pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), proses kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), pengembangan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik, sinkronisasi tata ruang dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian, hingga iklim investasi di Batam.
Ma’ruf menilai, sebagian besar persoalan tersebut membutuhkan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan kepastian bagi investor.
Baca Juga
- HKI Desak Pemerintah Segera Rampungkan RUU Kawasan Industri
- Infrastruktur dan Kawasan Industri Topang Permintaan Rumah di Cibitung
- Menguji Resiliensi & Laju Penyerapan Lahan Kawasan Industri Kuartal I/2026
Menurutnya, persaingan investasi saat ini tidak lagi hanya terjadi antardaerah di dalam negeri, melainkan antarnegara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam dan Malaysia.
“Karena itu kepastian hukum, kepastian waktu, dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi faktor yang sangat menentukan daya saing investasi nasional,” katanya.
Untuk itu, lanjut Ma’ruf, penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan penyelesaian hambatan tata ruang, kepastian perizinan, ketersediaan utilitas, dan sinkronisasi kebijakan pusat daerah akan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan investasi global yang semakin ketat.
“Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Asia,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KSP Dudung Abdurachman memastikan pihaknya akan membantu mengurai berbagai hambatan yang mengganggu percepatan investasi dan pembangunan kawasan industri.
Oleh karena itu, KSP akan menginventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi pelaku kawasan industri untuk kemudian dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto guna dicarikan solusi bersama kementerian terkait.
“Saya laporkan langsung kepada presiden dan kita cari jalan keluarnya bersama kementerian terkait agar hambatan investasi ini bisa segera diselesaikan,” sebut Dudung.
Dia menambahkan KSP juga akan memperkuat fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya terhadap persoalan yang selama ini berlarut-larut dan menghambat realisasi investasi.
“Kalau ada daerah atau kawasan industri yang menghadapi persoalan kronis dan menghambat investasi, sampaikan kepada kami. Saya siap datang langsung untuk melihat persoalannya di lapangan,” tegasnya.
Dudung menilai kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendukung agenda industrialisasi nasional, hilirisasi sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
HKI pun menyambut positif komitmen pemerintah tersebut dan berharap terbentuk mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk mengatasi bottleneck investasi.
