Ada sebuah desa di Jawa Tengah yang dashboardnya sempurna. Grafik serapan anggaran menyentuh 94 persen. Peta sebaran program terwarna hijau merata. Progress bar pembangunan infrastruktur hampir penuh. Tapi kalau kamu datang langsung ke sana, jalan desanya masih berlubang sejak 2022.
Tidak ada yang berbohong secara kasar. Sistemnya berjalan. Datanya masuk. Semua terlihat compliant. Hanya saja yang berubah bukan perilakunya. Yang berubah adalah kostumnya.
Sejak pemerintah menggulirkan Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), ada narasi besar yang terus diulang di forum-forum kebijakan. Digitalisasi adalah kunci transparansi. Semakin banyak data masuk sistem, semakin kecil ruang untuk bermain-main.
Narasi itu tidak salah. Tapi itu juga tidak sepenuhnya benar.
Yang luput dari perhatian adalah bahwa digitalisasi, tanpa ekosistem pengawasan yang sepadan, tidak akan menghapus celah korupsi. Ia hanya memindahkannya ke lapisan yang lebih dalam dan lebih sulit dilihat.
Amplop Lama, Wadah BaruAnaloginya berdiri di atas satu logika sederhana. Amplop adalah wadah yang menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Dulu, korupsi dana desa bersembunyi di balik amplop fisik, dokumen palsu, bon fiktif, cap basah yang dipalsukan. Semua itu adalah artefak fisik yang bisa dipegang, dicocokkan, dan diaudit secara konvensional.
Ketika sistem beralih digital, "amplop fisik" itu punah. Tapi celah yang untuk menyembunyikan sesuatu tidak ikut punah. Amplop bermigrasi ke lapisan yang lebih tak kasat mata. Dan lapisan itulah yang dalam dunia digital disebut metadata.
Auditor BPK dan BPKP terlatih mengenali anomali semacam ini. Mata mereka tajam untuk dokumen kertas. Tapi hari ini, dokumen adalah sistem itu sendiri. Tidak ada lagi amplop, tidak ada cap basah yang bisa dicocokkan. Yang ada hanyalah log digital. Dan, log bisa diedit oleh siapa pun yang memegang akses administrator.
Duplikasi entri data. Rekayasa timestamp. Input kegiatan fiktif yang secara visual tidak bisa dibedakan dari kegiatan nyata. Semuanya terlihat rapi di dashboard. Semuanya lolos moderasi sistem.
BPK hingga kini belum memiliki protokol forensik digital desa yang baku. Ini bukan soal kemampuan. Ini soal kekosongan arsitektur. Lembaga pengawas kita masih mengaudit dengan instrumen abad ke-20, sementara penyimpangan sudah beroperasi dengan logika abad ke-21.
Pelatihan yang Tidak DirencanakanAda ironi yang lebih dalam lagi.
Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran besar untuk pelatihan digitalisasi perangkat desa. Tujuannya mulia, untuk meningkatkan kapasitas administratif, mempercepat pelaporan, memperkuat akuntabilitas. Dan secara teknis, program ini berhasil. Perangkat desa yang dulu gagap teknologi kini mahir menginput data.
Termasuk data yang tidak pernah terjadi di lapangan.
Ini bukan tuduhan. Ini adalah efek samping yang tidak direncanakan dari program kapasitas yang tidak dibarengi dengan penguatan sisi pengawasan. Kita mengajarkan cara mengoperasikan sistem, tapi lupa membangun penjaga sistemnya. Hasilnya adalah capacity building yang secara tidak sengaja mendistribusikan literasi manipulasi secara lebih merata.
Dashboard sebagai Teknologi LegitimasiYang paling berbahaya dari situasi ini bukan korupsinya. Korupsi desa bukan hal baru. Yang berbahaya adalah bagaimana visualisasi data kini berfungsi sebagai teknologi legitimasi.
Grafik yang bergerak. Peta yang berwarna. Angka yang diperbarui real-time. Semua ini menciptakan kesan bahwa sistem sedang bekerja dengan baik. Ketika Kemendagri atau Kemendes memamerkan dashboard desa dalam forum internasional, yang sedang mereka tampilkan bukan bukti keberhasilan, melainkan wajah dari sistem yang belum selesai dibangun.
Para akademisi menyebut fenomena ini performative accountability. Tampak akuntabel, tapi tanpa substansi akuntabilitas. Bukan hanya pura-pura, tapi lebih berbahaya dari itu. Karena semua pihak, termasuk pengawas, percaya bahwa sistem sedang berjalan benar. Sistem memang mungkin berjalan benar, tapi substansinya yang tidak benar.
Apa yang Seharusnya DilakukanMasalahnya bukan pada digitalisasinya. Digitalisasi desa tetap harus berjalan, bahkan butuh dipercepat.
Yang perlu dibangun bersamaan adalah ekosistemnya. Setidaknya tiga hal mendesak yang belum dikerjakan serius.
Pertama, BPK dan BPKP perlu memiliki unit forensik digital khusus yang memahami struktur database SID dan SIPD. Bukan hanya membaca outputnya, tapi memeriksa integritasnya dari dalam. Kedua, platform SID perlu diwajibkan bersifat open source agar masyarakat sipil dan jurnalis data bisa melakukan verifikasi independen tanpa harus menunggu laporan resmi. Ketiga, pelatihan perangkat desa perlu dibarengi dengan pelatihan paralel bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai pengawas tingkat pertama yang paling dekat dengan data.
Tanpa tiga hal ini, kita hanya sedang membangun sistem pelaporan yang lebih canggih untuk sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi.
Amplop itu memang sudah hampir punah. Tapi penggantinya sudah siap, dan ini bernama metadata.
Yang memprihatinkan bukan bahwa korupsi berevolusi. Itu sudah selalu terjadi. Yang memprihatinkan adalah kita merayakan digitalisasi sebagai kemenangan, sementara ekosistem pengawasannya masih berjalan dengan kecepatan era formulir rangkap tiga.
Sistem informasi desa bukan masalahnya. Masalahnya adalah ilusi bahwa dengan keberadaan sistem informasi ini sudah mewakili kata cukup. Masalahnya adalah keyakinan bahwa sistem yang sudah berjalan, berarti sistem yang sudah benar. Dua hal itu tidak pernah otomatis sama.
