Ketua DPP PDIP Andreas Hugo merespons Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
Ia menegaskan penentuan kurikulum pendidikan seharusnya diserahkan kepada pihak sekolah dan otoritas pendidikan.
“Iya, kalau soal selera bahasa, saya kira ya, itu biar kurikulum sekolah-sekolah yang apa? menentukan, gitu,” kata Andreas di kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara, Sabtu (30/5).
Andreas menilai bahasa Prancis memang merupakan salah satu bahasa dunia yang penting. Namun, menurutnya, kebijakan pendidikan tetap harus mempertimbangkan prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional.
“Saya kira di kurikulum kita sudah ditentukan ya, bahasa-bahasa apa yang penting. Kan, saya kira ya, Prancis memang salah satu bahasa dunia, gitu. Kan, ya, kalau ada sekolah yang memberikan kesempatan, saya kira itu bisa saja, gitu,” tutur Andreas.
Meski demikian, Andreas menyebut penguatan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tetap menjadi prioritas utama.
“Tapi kalau menjadi kurikulum wajib, saya kira kita perlu bahasa Inggris, kita perlu memperkuat bahasa Indonesia, dan itu, ya, saya kira yang paling penting untuk bagaimana pembinaan, ya, pendidikan, terutama pendidikan bahasa, gitu,” kata dia.
Senada dengan itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai kebijakan pendidikan bahasa asing tidak bisa ditetapkan secara instan berdasarkan kunjungan atau hubungan diplomatik dengan negara tertentu.
Menurutnya, kebijakan semacam itu harus melalui kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam kurikulum pendidikan nasional.
“Untuk masalah bahasa Prancis itu ya penting juga, ya. tapi kan tidak bisa serta-merta begitu presiden berkunjung ke Prancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah, ya,” ujar Djarot.
Djarot juga mengingatkan bahwa jika kebijakan semacam itu diterapkan tanpa kajian mendalam, maka dapat membuka kemungkinan perubahan kurikulum berdasarkan agenda kunjungan ke negara lain.
“Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika, begitu, ya. Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan. Kan tidak begitu-begitu,” ungkapnya.
Ia menekankan perlunya penentuan bahasa asing yang wajib maupun pilihan secara terukur dan berbasis kebutuhan pendidikan nasional.
“Maka perlu kajian secara mendalam, bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib apa, yang pilihan apa,” tutur Djarot.
Djarot menilai bahasa asing dapat tetap diajarkan, namun dengan pembagian yang jelas antara mata pelajaran wajib dan pilihan.
“Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris, ya. Pilihannya bolehlah bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ya, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, ya,” kata dia.
“Serahkan itu kepada user-nya, sekolahnya, kementeriannya untuk melakukan kajian apa yang paling penting, ya, yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita,” tambahnya.
Djarot juga menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam penyusunan kebijakan pendidikan agar tidak selalu bersifat sentralistik.
“Kita harus juga mengubah pola supaya semuanya itu tidak langsung turun dari atas, dari atas, dari atas. Bahwa ini kan juga harus didengarkan,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis pada Kamis (28/5) waktu setempat.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut ingin memperkuat kerja sama RI dengan Prancis, salah satunya di bidang pendidikan.
Ia pun mengatakan sudah menginstruksikan agar seluruh tingkatan sekolah di RI harus belajar bahasa Prancis.
“Saya sudah instruksikan, bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar Bahasa Prancis,” ucap Prabowo.
