EtIndonesia.com. Aktivis hak asasi manusia (HAM) dan komunitas diaspora menggelar aksi unjuk rasa di Parliament Hill selama dua hari pekan ini untuk memprotes kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi ke Kanada serta menyerukan diakhirinya berbagai pelanggaran HAM yang terus berlangsung di Tiongkok.
Wang tiba di Ottawa pada 28 Mei dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand serta Perdana Menteri Mark Carney pada 29 Mei.
Anggota dari berbagai kelompok yang mengalami penganiayaan di Tiongkok, termasuk praktisi Falun Gong, warga Uyghur, Tibet, dan Hong Kong, menggelar protes di Ottawa terhadap penganiayaan yang dilakukan rezim komunis Tiongkok terhadap masyarakat di dalam negeri serta tindakan represi lintas negara yang dilakukan di Kanada. Anggota Komite Kanada dari Partai Demokrasi Tiongkok juga turut memprotes kunjungan Wang.
Wang bertemu dengan Anand di kantor Global Affairs Canada pada pagi hari 29 Mei, sementara para praktisi Falun Gong membentangkan spanduk di seberang jalan yang menyerukan penghentian penganiayaan terhadap sesama praktisi mereka di Tiongkok.
Para praktisi juga menggelar aksi di Parliament Hill sejak pagi hingga sore hari dengan membawa spanduk bertuliskan “Hentikan Intimidasi Tiongkok di Kanada,” “Hentikan Pengambilan Organ di Tiongkok,” dan “Hentikan Represi Lintas Negara PKT terhadap Falun Gong,” yang merujuk pada Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Setelah pertemuan Wang dengan Carney, para praktisi Falun Gong meneriakkan, “Hentikan penganiayaan terhadap Falun Gong,” saat iring-iringan kendaraan Wang melintas.
Falun Gong, yang juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah sebuah disiplin spiritual tradisional Tiongkok yang menggabungkan latihan meditasi dan ajaran moral berdasarkan prinsip Sejati, Baik, dan Sabar.
Latihan ini mulai dianiaya di Tiongkok sejak 1999, ketika PKT memandang popularitasnya yang terus meningkat sebagai ancaman terhadap kekuasaannya dan bertekad untuk memberantasnya. Penganiayaan terhadap Falun Gong masih berlanjut hingga saat ini, dengan berbagai laporan mengenai penyiksaan, kerja paksa, indoktrinasi, pengawasan, pembunuhan, hingga pengambilan organ secara paksa dari orang yang masih hidup.
Campur Tangan Beijing dalam Urusan KanadaRuth Collins, seorang praktisi Falun Gong dari Montreal, datang ke Ottawa untuk mengikuti aksi di Parliament Hill pada 29 Mei. Ia mengatakan kepada NTD, media saudara The Epoch Times, bahwa protes terhadap kunjungan Wang sangat penting mengingat gangguan yang baru-baru ini terjadi terhadap pertunjukan Shen Yun Performing Arts di Toronto serta berbagai upaya Beijing untuk menekan teater-teater di Kanada agar tidak mengizinkan pertunjukan tersebut berlangsung.
Shen Yun adalah kelompok seni tari dan musik klasik Tiongkok yang berbasis di New York dan didirikan pada 2006 oleh sejumlah seniman Tiongkok terkemuka. Misinya adalah menghidupkan kembali budaya tradisional Tiongkok yang menurut kelompok tersebut hampir hancur akibat puluhan tahun pemerintahan komunis. Kelompok ini melakukan tur dunia dengan slogan “Tiongkok Sebelum Komunisme,” dan banyak anggotanya merupakan praktisi Falun Gong.
Penyelenggara Shen Yun di Kanada, Asosiasi Falun Dafa Kanada, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Shen Yun menghadapi kampanye global yang semakin intensif untuk menghentikan pertunjukannya melalui tekanan diplomatik, gugatan hukum yang tidak berdasar, dan sekitar 150 ancaman bom palsu di berbagai negara.
“Sangat penting bagi kami untuk berada di sini. Setidaknya jika para pejabat Tiongkok melihat spanduk-spanduk ini, mungkin mereka akan memahami bahwa kami tidak menginginkan campur tangan Tiongkok di Kanada,” kata Collins.
Collins mengatakan bahwa berlatih Falun Gong telah mengubah cara hidupnya, cara berbicara kepada orang lain, dan cara ia menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari.
“Sejati, Baik, dan Sabar adalah fokus utama dalam hidup saya. Prinsip itu menjadi ukuran apakah yang saya lakukan benar atau salah. Jika sesuatu tidak sesuai dengan Sejati, Baik, dan Sabar, berarti saya harus memperbaiki diri, melihat ke dalam diri sendiri, dan berubah,” ujarnya.
Penganiayaan terhadap Uyghur di TiongkokDalam siaran pers tertanggal 28 Mei, Uyghur Rights Advocacy Project (URAP) menyatakan bahwa aksi solidaritas yang berhasil telah digelar di Parliament Hill pada hari itu, mempertemukan aktivis Uyghur, Hong Kong, Tibet, dan kelompok HAM lainnya untuk menyerukan “akuntabilitas dan nilai-nilai demokrasi dalam kebijakan luar negeri Kanada.”
Kelompok-kelompok tersebut mendesak pemerintah federal Kanada agar “menghadapi pelanggaran HAM yang terus berlangsung di Tiongkok dan menolak setiap upaya normalisasi hubungan diplomatik yang mengabaikan akuntabilitas.”
“Kita tidak bisa menormalisasi hubungan dengan pemerintah Tiongkok ketika warga Uyghur masih dipenjara, keluarga-keluarga masih dipisahkan, dan para korban penindasan masih mencari keadilan,” kata Direktur Eksekutif URAP, Mehmet Tohti.
“Kerja sama ekonomi tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia.”
Kelompok itu mendesak Carney dan Anand untuk secara terbuka menyampaikan kekhawatiran kepada Wang mengenai penahanan massal dan pengawasan terhadap warga Uyghur di Tiongkok, praktik kerja paksa yang masih berlangsung, penyalahgunaan rantai pasokan, serta represi lintas negara yang menargetkan warga Uyghur dan aktivis HAM di Kanada.
Pemerintah Kanada sendiri telah mengakui adanya kerja paksa di Tiongkok. Dalam siaran pers tahun 2021, Global Affairs Canada menyatakan bahwa “bukti menunjukkan bahwa kerja paksa terhadap warga Uyghur dan kelompok etnis minoritas lainnya terjadi tidak hanya di Xinjiang, tetapi juga di seluruh Tiongkok.”
Selain itu, pada Desember 2024, Kanada menjatuhkan sanksi terhadap delapan pejabat senior Tiongkok, baik yang masih menjabat maupun mantan pejabat, atas keterlibatan mereka dalam penganiayaan terhadap praktisi Falun Dafa, warga Uyghur, dan warga Tibet.
Dalam pernyataan resminya pada 2024, Global Affairs Canada menyebut bahwa kelompok-kelompok tersebut menjadi sasaran berbagai bentuk penindasan oleh rezim Beijing, termasuk penahanan sewenang-wenang, kerja paksa, dan pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan.
“Wang Yi, Menteri Luar Negeri Tiongkok, adalah salah satu arsitek utama, pelaksana, dan pembela kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Tiongkok, termasuk genosida yang masih berlangsung, penghapusan budaya, dan represi lintas negara yang menargetkan warga Uyghur, Tibet, dan Hong Kong,” tulis Tohti di platform X pada 24 Mei.
“Kunjungannya tidak boleh berlalu tanpa protes yang kuat.”
Koalisi Desak Anita AnandKoalisi Kanada untuk Hak Asasi Manusia di Tiongkok dalam surat tertanggal 28 Mei juga mendesak Anand untuk mengangkat isu HAM dan campur tangan asing dalam pertemuannya dengan Wang.
Di antara sejumlah kasus tahanan yang disebutkan, koalisi meminta Anand menyoroti nasib penerbit Hong Kong Jimmy Lai, yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada Februari, serta aktivis HAM Uyghur berkewarganegaraan Kanada, Huseyin Celil, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 2006 dan selama 20 tahun tidak diberi akses konsuler.
“Kami meminta agar Pemerintah Kanada menuntut Tiongkok berkomitmen untuk tidak lagi melakukan diplomasi sandera dan intimidasi lintas batas wilayah, serta mencabut seluruh sanksi hukuman terhadap warga Kanada jika ‘kemitraan strategis’ antara Kanada dan Tiongkok ingin dilanjutkan,” kata koalisi tersebut.
Koalisi itu juga menyatakan keprihatinan atas nota kesepahaman antara Kepolisian Berkuda Kerajaan Kanada (RCMP) dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, serta mendesak adanya transparansi penuh dan pengawasan parlemen sebelum kerja sama lebih lanjut dilakukan.
Koalisi tersebut terdiri dari sejumlah organisasi, termasuk Canada-Hong Kong Link, Canada Tibet Committee, Falun Dafa Association of Canada, Raoul Wallenberg Centre for Human Rights, Uyghur Rights Advocacy Project, dan Toronto Association for Democracy in China.
Wang Bertemu Anand dan CarneyAnand menyampaikan pernyataan terbuka sebelum bertemu Wang. Ia mengatakan bahwa Carney dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah membangun “visi ambisius” untuk “hubungan yang dikalibrasi ulang” antara Kanada dan Tiongkok, tetapi masing-masing negara harus menangani berbagai isu dan prioritas penting guna menjamin keselamatan dan keamanan rakyat mereka.
Anand juga mengatakan kepada Wang bahwa Kanada menargetkan peningkatan ekspor ke Tiongkok sebesar 50 persen pada 2030, sembari tetap “melindungi kepentingan ekonomi, keamanan nasional, dan nilai-nilai Kanada.”
Dalam sambutan pembukaannya, Wang mengatakan bahwa interaksi antara Ottawa dan Beijing meningkat secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir, yang menurutnya menunjukkan kedua pihak bersedia memperbaiki hubungan.
Ia juga mengatakan bahwa hubungan bilateral telah mengalami “pasang surut” yang memberikan “banyak pelajaran penting.”
Selain itu, Wang menyampaikan bahwa Carney telah diundang untuk menghadiri Konferensi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Tiongkok pada November mendatang.
Carney bertemu Wang di kantornya yang berada di seberang Parliament Hill pada 29 Mei. Namun, sejumlah langkah diambil untuk membatasi liputan media terhadap pertemuan tersebut.
Awalnya hanya fotografer resmi yang diizinkan mengambil gambar jabat tangan antara Carney dan Wang. Setelah mendapat protes dari Parliamentary Press Gallery, media akhirnya diperbolehkan masuk sebentar ke kantor Carney untuk merekam momen jabat tangan tersebut selama kurang dari 30 detik.
Baik Carney maupun Wang tidak memberikan komentar kepada wartawan, dan tidak ada konferensi pers yang dijadwalkan pada hari itu.
Kunjungan terakhir Wang ke Kanada terjadi pada 2016. Saat itu ia mengkritik seorang wartawan Kanada yang mengajukan pertanyaan mengenai hak asasi manusia di Tiongkok dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Kanada saat itu, Stéphane Dion.
Kunjungan Wang kali ini berlangsung setelah Carney mengunjungi Tiongkok pada Januari lalu ketika pemerintahannya berupaya mempererat hubungan dengan Beijing. Selama kampanye pemilu 2025, Carney pernah menyebut Tiongkok sebagai ancaman keamanan terbesar bagi Kanada. Namun dalam kunjungannya ke Tiongkok tahun ini, ia mengatakan bahwa hubungan Ottawa dan Beijing telah memasuki “era baru” dan kedua negara berada dalam “kemitraan strategis”.
Noé Chartier turut berkontribusi dalam laporan ini.
Sumber : Theepochtimes.com
