Jayapura, VIVA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk aktif memanfaatkan berbagai program prioritas pemerintah sebagai peluang mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Ribka, sejumlah program strategis yang digulirkan pemerintah, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (quick win) Presiden Prabowo Subianto, perlu disambut secara proaktif agar dampaknya bisa dirasakan secara luas hingga ke masyarakat akar rumput.
“Program cepat dari Bapak Presiden untuk menghasilkan ini perlu dijemput,” ujarnya dalam sesi panel Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Papua, dikutip Sabtu, 30 Mei 2026.
Ribka mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi lokal.
Menurut dia, program tersebut membuka peluang besar bagi pelaku usaha daerah, mulai dari petani, nelayan hingga pelaku UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok kebutuhan program MBG.
“Programnya bukan hanya untuk memberikan makan, tetapi bagaimana sih pertaniannya itu bisa dibeli oleh dapur MBG, perikanan (juga bisa terlibat). Pokoknya semua ada efek berantainya (yang sangat besar)," katanya.
Di sisi lain, Ribka juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Papua. Salah satunya terkait angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masih berada di atas rata-rata nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.
“Ini semua PR kita yang harus dikerjakan bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ribka menegaskan pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar mampu menghadirkan perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Ia mengatakan pemerintah pusat terus mendorong evaluasi dan perbaikan tata kelola Otsus, termasuk dari sisi regulasi maupun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Papua.
Karena itu, Ribka mengajak seluruh unsur di Papua, mulai dari pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, tokoh adat, tokoh agama hingga berbagai komunitas masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan daerah.
