Peternak Gigit Jari Meski Harga Ayam Naik

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga daging ayam ras pada momentum Hari Raya Iduladha tak sepenuhnya dinikmati oleh peternak. 

Di tengah kenaikan harga ayam di tingkat konsumen hingga sempat menyentuh Rp53.000 per kilogram, peternak justru mengaku harga jual di kandang masih berada di bawah biaya produksi akibat kelebihan pasokan dan panjangnya rantai distribusi.

Kondisi itu memunculkan paradoks baru di pasar pangan menjelang Iduladha. Ketika harga ayam di pasar tradisional naik tajam karena permintaan konsumsi rumah tangga meningkat, peternak rakyat justru belum menikmati kenaikan margin secara optimal.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, harga daging ayam ras segar sempat menyentuh Rp53.000 per kilogram pada Kamis (28/5/2026), sebelum kembali turun mendekati Rp39.000 per kilogram.

Kenaikan harga ayam terjadi di tengah meningkatnya konsumsi rumah tangga menjelang Iduladha. Meski momentum kurban identik dengan distribusi daging sapi dan kambing, ayam tetap menjadi sumber protein utama masyarakat karena lebih terjangkau dan mudah diakses.

Permintaan juga meningkat dari sektor UMKM makanan, katering, pedagang kuliner, hingga konsumsi rumah tangga yang mempersiapkan kebutuhan hari raya.

Untuk menjaga kestabilan harga, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM). 

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan di Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, GPM difokuskan  untuk stabilisasi harga pada sembilan komoditas pangan pokok dan strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, telur ayam ras, daging ayam ras, dan daging sapi/kerbau, gula konsumsi dan minyak goreng. 

"Jadi hampir semua komoditas tersebut harganya stabil," jelasnya kepada Bisnis, Jumat (29/5/2026). 

Menurutnya, GPM cukup efektif dalam membantu menahan kenaikan harga pangan menjelang Iduladha. 

Pelaksanaan GPM sejak awal Januari 2026 secara nasional telah mencapai 5.037 kegiatan yang tersebar di 37 provinsi dan 417 kabupaten/kota di Indonesia (update 26 Mei 2026). Tingginya jumlah pelaksanaan tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat sekaligus komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. 

Di sisi lain, Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Afaqa Hudaya mengatakan, lonjakan harga ayam menjelang Iduladha masih dipengaruhi kombinasi faktor musiman dan persoalan struktural distribusi pangan nasional.

Menurutnya, operasi pasar dan GPM memang cukup membantu masyarakat dalam jangka pendek, tetapi belum mampu menyelesaikan akar persoalan inflasi pangan.

“Pasar murah bukan solusi struktural. Operasi pasar hanya sebagai peredam sementara, tetapi belum cukup menyelesaikan akar persoalan inflasi pangan yang sifatnya lebih mendasar,” katanya.

Afaqa menjelaskan persoalan utama inflasi pangan Indonesia bukan sekadar pasokan, melainkan distribusi, logistik, dan efisiensi rantai pasok yang masih panjang.

Dia mengatakan, kenaikan permintaan pangan menjelang Iduladha tidak selalu dapat langsung diimbangi pasokan di lapangan. Di sisi lain, distribusi pangan antardaerah masih menghadapi berbagai kendala sehingga harga di tingkat konsumen jauh lebih mahal dibanding tingkat produsen.

“Kita juga masih menghadapi persoalan logistik dan distribusi pangan yang panjang sehingga harga di tingkat konsumen menjadi jauh lebih mahal dibanding harga di tingkat produsen,” ujarnya.

Menurut Afaqa, operasi pasar tetap perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial ketika terjadi lonjakan harga ekstrem. Namun, intervensi pemerintah sebaiknya diposisikan sebagai instrumen jangka pendek yang berbasis data dan tepat sasaran.

Dia menilai pembenahan struktural jauh lebih penting untuk mengurangi tekanan inflasi pangan secara berkelanjutan, mulai dari penguatan stok, distribusi, cold chain, hingga sistem peringatan dini harga pangan berbasis data real time.

Kenaikan Harga Tak Dinikmati Peternak

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Mukhlis Wahyudi mengatakan, kondisi harga ayam di tingkat peternak justru berbeda dengan harga di tingkat konsumen.

Dia menyebut stok ayam nasional hingga saat ini masih berlimpah dan bahkan melebihi kebutuhan pasar domestik.

Menurutnya, produksi ayam pedaging nasional sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 4,3 miliar ekor, sedangkan kebutuhan domestik, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekitar 4,1 miliar ekor.

“Jadi rata-rata per bulannya itu berlebih, tidak kekurangan. Stok berlimpah,” katanya.

Mukhlis mengatakan, harga ayam hidup di tingkat peternak di berbagai daerah justru masih berada di bawah harga pokok produksi (HPP).

Di Pulau Jawa, harga ayam hidup sempat turun hingga Rp15.500 per kilogram di tingkat kandang, padahal HPP peternak sudah berada di atas Rp19.000 per kilogram.

“Kalau di tingkat konsumen sampai Rp51.000-Rp53.000 berarti ada middleman yang bermain. Karena stoknya berlimpah,” ujarnya.

Menurut dia, panjangnya rantai distribusi dan dominasi perantara menjadi penyebab utama tingginya disparitas harga antara kandang dan pasar konsumen.

Distribusi ayam nasional saat ini masih sangat bergantung pada pasar tradisional melalui broker atau bandar lintas wilayah. Akibatnya, penurunan harga di tingkat peternak tidak otomatis diikuti penurunan harga di tingkat konsumen.

Mukhlis mengatakan, kondisi serupa juga terjadi di luar Pulau Jawa. Di Kalimantan Selatan, harga ayam hidup hanya berada di kisaran Rp17.000-Rp20.000 per kilogram meski biaya produksi lebih tinggi dibanding Jawa.

“Jadi kalau di tingkat konsumen harganya tinggi, jujur kami tidak merasakan apa-apa,” katanya.

Dia menilai pemerintah perlu memperkuat hilirisasi industri unggas dan memperluas distribusi ayam olahan ke wilayah Indonesia timur agar pasokan tidak menumpuk di Pulau Jawa.

Menurutnya, optimalisasi rumah potong hewan unggas serta distribusi karkas ayam segar maupun beku dapat membantu memperbaiki keseimbangan pasar nasional.

Mukhlis juga meminta implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang produksi dan distribusi hasil ternak diperkuat agar distribusi unggas nasional lebih merata.

Meski kondisi peternak belum sepenuhnya pulih, dia mengapresiasi langkah pemerintah yang terus melakukan pengawasan terhadap harga pakan, DOC, hingga stabilisasi pasar ayam hidup.

“Kami pelan-pelan optimistis. Mudah-mudahan segera membaik situasi dan kondisi ini,” ujarnya.