Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Perancis selama empat hari menghasilkan kerja sama pertahanan, ketahanan energi, dan perdagangan yang nilainya mencapai 3,5 miliar dolar AS atau setara Rp 62 triliun. Namun, perjalanan diplomasi itu tak lepas dari sorotan publik, dari momentum kunjungan yang bertepatan dengan Idul Adha, rencana mewajibkan pengajaran bahasa Perancis ke sekolah-sekolah, hingga jadwal perjalanan yang simpang siur.
Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air setelah melawat ke Paris, Perancis, selama empat hari sepanjang Selasa-Jumat (26-29/5/2026). Pesawat yang membawa Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB, Sabtu (30/5/2026). Presiden yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menempuh perjalanan sekitar 16 jam dari Bandara Orly, Paris, Perancis.
Di Halim Perdanakusuma, Presiden dijemput oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah pejabat lain. Mereka adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Glenny H Kairupan.
Selama berada di Paris, Presiden Prabowo melakukan sederet kegiatan baik secara pribadi, dengan warga diaspora Indonesia, maupun dengan pemerintah Perancis.
Pada hari pertama kedatangan, Selasa (26/5/2026), tidak ada keterangan kegiatan Presiden. Serupa dengan tidak adanya pemberitahuan keberangkatan Presiden, publik baru mendapatkan informasi resmi kunjungan luar negeri itu ketika Prabowo mendarat di Bandara Orly, Paris.
Baru pada hari berikutnya, Rabu (27/5/2026) pagi waktu setempat, Presiden mengikuti shalat Idul Adha bersama dengan para warga diaspora di Wisma Indonesia, Paris. Seusai shalat Idul Adha, Presiden bersilaturahmi dan makan bersama dengan para warga diaspora.
Sehari setelah memperingati Idul Adha bersama warga negara Indonesia yang berada di Paris, Presiden bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee, Kamis (28/5/2026) siang.
Sebelum memasuki Istana, Prabowo lebih dulu disambut dengan upacara kenegaraan di Les Invalides, kompleks bangunan bersejarah yang identik dengan sejarah militer Perancis. Dari sana, Prabowo menaiki kendaraan komando militer untuk menginspeksi pasukan upacara lalu berangkat menuju Istana Elysee.
Di Istana Elysee, Prabowo yang didampingi putranya, Didit Hediprasetyo, disambut oleh Presiden Macron dan istri, Nyonya Brigitte Macron. Setelahnya, kedua presiden mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas peningkatan kerja sama di berbagai bidang dan isu-isu strategis global. Berselang beberapa jam setelahnya, Prabowo juga menghadiri jamuan makan malam kenegaraan yang berlangsung di Salle des Fetes, Istana Elysee.
Saat menyampaikan pernyataan pers bersama dengan Presiden Macron, Prabowo menekankan hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Perancis. Sejak dilantik, ia sudah empat kali mengadakan kunjungan kenegaraan. Pertama, pada Juli 2025 untuk menghadiri peringatan Hari Kebangsaan Perancis atau Bastille Day, selanjutnya pada Januari, April, dan Mei 2026 untuk membahas kerja sama bilateral.
Tak hanya itu, Presiden Macron juga berkunjung ke Indonesia pada akhir Mei 2025. Selain mengunjungi Istana Kepresidenan di Jakarta, Macron juga sempat mengunjungi Candi Borobudur dan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.
Bagi Prabowo, saat ini hubungan kedua negara tengah berada di level tertinggi. Sebab, tidak hanya menjalin kerja sama di berbagai bidang, Indonesia dan Perancis juga memiliki kesamaan dalam memandang konflik geopolitik serta komitmen untuk mewujudkan perdamaian dunia.
Prabowo pun menyebut Perancis merupakan negara yang tidak hanya berperan sebagai kekuatan penting hari ini. Di tengah dinamika global yang kian multipolar, negara tersebut diyakini masih akan memegang peranan ke depan.
Oleh karenanya, ia berharap Indonesia dan Perancis bisa mengukuhkan kerja sama hingga waktu mendatang. Untuk memperkuat itu, di hadapan Presiden Macron, Prabowo menegaskan telah menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mengajarkan bahasa Perancis.
“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis,” tutur Prabowo, Kamis (28/5/2026).
Kunjungan Prabowo ke Paris kali ini juga sekaligus untuk menyaksikan peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Perancis-Indonesia atau France-Indonesia High Level Business Council. Dewan tersebut merupakan forum yang mempertemukan 30 pemimpin industri dan perusahaan terkemuka dari kedua negara untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis Indonesia dengan Perancis.
Bersamaan dengan peluncuran dewan bisnis, Indonesia dan Perancis menyepakati empat kesepakatan komersial baru yang nilainya mencapai 3,5 miliar dolar AS atau setara Rp 62 triliun. Namun, kesepakatan yang berfokus pada bidang ketahanan energi, perdagangan, dan pertahanan itu nilainya tidak setinggi ketika Presiden Macron berkunjung ke Indonesia, Mei 2025. Saat itu, pemerintah kedua negara menandatangani 207 nota kesepahaman kerja sama dengan nilai lebih dari 11 miliar dolar AS.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani menjelaskan, selain menjadi ruang dialog antarpengusaha, Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Perancis-Indonesia juga dibentuk untuk mengawal realisasi investasi dan berbagai komitmen yang telah disepakati Indonesia-Perancis, setelah kunjungan Presiden Macron ke Indonesia.
Lebih dari itu, dewan bisnis juga menargetkan peningkatan perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat dalam satu dekade ke depan atau pada 2035. Pada 2024, pemerintah mencatat total nilai perdagangan antara Indonesia dan Perancis mencapai 2,4 miliar dolar AS. Namun, dari total nilai perdagangan itu, Indonesia masih mencatat defisit neraca perdagangan sebesar 532 juta dolar AS.
Presiden Macron mengatakan Indonesia merupakan mitra utama Perancis di kawasan Indo-Pasifik. Di tengah dinamika geopolitik global, Perancis ingin memperkuat solidaritas dengan negara-negara yang menjunjung kemandirian, salah satunya Indonesia. Penguatan kemitraan dilakukan dengan pembentukan dewan bisnis serta perluasan kerja sama pertahanan, termasuk tindak lanjut akuisisi jet tempur Rafale dari Perancis dan latihan gabungan militer.
Sementara Presiden Prabowo berdiplomasi di Paris, sorotan terhadapnya gencar di Tanah Air. Di jagat maya, lawatan Prabowo menjadi pembicaraan tidak hanya ketika ia tiba di Paris, tetapi juga hingga kembali ke Jakarta.
Semula, publik mengomentari perjalanan Prabowo yang dilakukan di tengah peringatan Idul Adha serta pelemahan rupiah. Namun, itu bergeser hingga kritik terkait substansi pertemuan, rencana kebijakan, serta jadwal perjalanan Presiden.
Pada Sabtu (30/5/2026) siang, topik mengenai kunjungan kenegaraan Prabowo pun masih ada di jajaran trending topic di media sosial X. Pembicaraan dimaksud terkait dengan kata kunci “Kemitraan Strategis Prabowo” yang berada di peringkat ke-11 paling banyak dibicarakan dan kata kunci “Prancis” di urutan ke-13.
Dengan dua kata kunci tersebut, warganet membuat sejumlah cuit dan video satir. Akun X @na_dirs milik Nadirsyah Hosen, akademisi Indonesia yang mengajar di Melbourne University, misalnya, mempertanyakan soal rencana pengajaran bahasa Perancis sebagai langkah diplomasi yang keren atau bakal menjadi beban tambahan untuk siswa. Dalam cuitnya, Sabtu, ia mengungkapkan bahwa ide itu menarik sebagai gagasan diplomasi tetapi masih perlu dipikirkan sebagai kebijakan pendidikan.
Lebih jauh, warganet juga mengkritisi jadwal rangkaian kunjungan luar negeri Prabowo karena sempat beredar kabar, Presiden akan melanjutkan lawatan ke beberapa negara lain di Eropa setelah ke Perancis, yakni Austria dan Hungaria. Merespons isu tersebut, sejumlah akun mengepos tangkapan layar informasi yang didapatkan dari situs pelacak penerbangan, flightradar24. Contohnya, akun @ranosint dan @pedas_manis.
Di tengah spekulasi itu, data di flightradar24 menunjukkan bahwa pesawat kepresidenan GA1 dijadwalkan terbang dari Paris menuju Roma pada 28 Mei. Lalu pada hari berikutnya, 29 Mei, pesawat itu rencananya berangkat dari Roma menuju Jakarta. Akan tetapi, jadwal perjalanan pesawat itu dibatalkan, kemudian berubah menjadi dari Paris menuju Jakarta pada 29 Mei.
Simpang siurnya jadwal dan tujuan kunjungan Presiden Prabowo itu, menurut praktisi dan pengajar hubungan internasional Dinna Prapto Raharja, merupakan penyebab mengapa sorotan publik menguat. Masyarakat telanjur mendengar kabar bahwa Presiden bakal berkunjung ke Italia, Hungaria, dan Austria setelah tuntas berdiplomasi di Perancis. Akan tetapi, Presiden ternyata kembali ke Jakarta.
Menurut Dinna, hal itu membuat publik mempertanyakan apakah rangkaian kunjungan Presiden tidak melalui proses persiapan diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri.
“Narasi dari Menlu terlalu umum dan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hanya bilang, perkuat hubungan bilateral. (Padahal) kunjungan kepala negara itu untuk kebutuhan assurance tertinggi dari proses yang berjalan, sementara kita tidak melihat ada persiapan diplomatik apa pun untuk bilateral (dengan) negara-negara tersebut,” kata dia.
Dinna juga menilai ada kesenjangan antara gestur diplomasi yang ditampilkan pemerintah dan posisi Indonesia. Dalam berbagai publikasi, pemerintah kerap mengklaim bahwa Presiden datang ke sebuah negara untuk memenuhi undangan pemimpin dunia karena mereka menghormati Indonesia. Padahal, ketika Presiden mendatangi sebuah negara berarti Indonesia yang membutuhkan negara tersebut, bukan sebaliknya.
Menurutnya, inkonsistensi Presiden mengenai efisiensi anggaran juga masih menjadi penyebab mengapa masyarakat menyorot tajam perjalanannya ke luar negeri. Berulang kali Prabowo menekankan agar pemerintahannya melakukan efisiensi anggaran. Akan tetapi, Presiden justru sering berkunjung ke luar negeri dengan strategi yang belum dijelaskan secara utuh kepada publik.
Di tengah berbagai sorotan masyarakat, transparansi tetap menjadi kunci yang perlu dipenuhi pemerintah. Sebab, diplomasi bukan sekadar tentang kabar mengenai agenda perjalanan, daftar kerja sama, dan aneka seremoni kenegaraan, melainkan juga sejauh mana berbagai agenda dan manfaatnya bisa dipahami oleh publik.
